JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus menggencarkan Gerakan Selamatkan Pangan sebagai langkah strategis menekan angka kehilangan dan limbah pangan (food loss and waste). Gerakan yang mengusung tagline "Stop Boros Pangan" ini telah diimplementasikan secara konsisten sejak tahun 2022 dan menunjukkan perkembangan signifikan di berbagai sektor.
Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/11/2025) menegaskan komitmen kuat dalam mengatasi persoalan pangan nasional. "Setiap butir pangan yang terbuang adalah potensi yang hilang, baik bagi lingkungan, ekonomi, maupun kesejahteraan masyarakat. Menyelamatkan pangan berarti menyelamatkan masa depan.”
Berdasarkan data global, Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat food loss mencapai 13,2%, sementara United Nations Environment Programme (UNEP) melaporkan food waste sebesar 19% dengan kontribusi terbesar 11% berasal dari rumah tangga. "Data ini menunjukkan urgensi penanganan yang komprehensif dan terintegrasi," tambah Nita.
Strategi yang dikembangkan Bapanas menggunakan pendekatan Pentahelix yang melibatkan multi-pemangku kepentingan. Saat ini telah terbentuk 19 mitra kerja nasional yang terdiri dari 9 asosiasi di sektor retail, jasa layanan makanan, jasa boga, hotel, restoran, katering, retail, dan food bank. "Kami telah membangun sinergi dengan berbagai pihak melalui payung Perjanjian Kerja Sama untuk memastikan gerakan ini berjalan efektif," jelas Nita.
Implementasi gerakan telah mencakup 17 provinsi sebagai pelaksana program, dengan 16 pemerintah provinsi dan 37 pemerintah kabupaten/kota yang telah menerbitkan surat edaran atau instruksi khusus sebagai dasar hukum pendukung. "Kami mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam menggerakkan mekanisme Pentahelix di wilayah masing-masing," ujar Nita.
Dalam operasionalnya, Bapanas memfokuskan pada redistribusi pangan berlebih yang masih layak dan aman konsumsi. "Kami menegaskan bahwa 'sisa pangan' yang dimaksud adalah pangan yang layak dan aman dikonsumsi, namun berpotensi terbuang. Inilah yang kami redistribusikan, bukan limbah," jelas Nita.
Infrastruktur pendukung telah disiapkan termasuk mobil box berpendingin yang beroperasi di lima provinsi prioritas: Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Fasilitas ini mendukung jaringan bank pangan lokal yang aktif di wilayah-wilayah tersebut.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Bapanas meluncurkan platform digital sbp.badanpangan.go.id. "Platform Stop Boros Pangan ini memungkinkan monitoring real-time terhadap pangan yang berhasil diselamatkan dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan," terang Nita.
Di tingkat akar rumput, Bapanas menyebarkan buku panduan "Aneka Menu Olahan Pangan" dan berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK dari tingkat pusat hingga daerah. Berbagai inovasi daerah telah bermunculan seperti Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang, Bakul Tasik, Asinan Bogor, dan Alitopan Kabupaten Bekasi.
Gerakan Selamatkan Pangan telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menandai komitmen jangka panjang pemerintah. Bapanas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil tiga langkah konkret: memulai dari diri sendiri, mengajak lingkungan sekitar, dan berkolaborasi dalam aksi nyata.
"Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal sederhana: ambil pangan secukupnya, habiskan yang diambil, dan selamatkan yang berlebih," pungkas Nita menutup pernyataannya.
