Dalam rangka pengendalian inflasi pangan daerah, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi minta seluruh PJ Kepala Daerah mengoptimalkan pemanfaatan APBD untuk mendukung kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) di daerah.
Hal ini disampaikan Arief dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dihadiri seluruh PJ Kepala Daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin (30/10/2023).
"Kami minta agar seluruh PJ Kepala Daerah dapat mengoptimalkan APBD untuk mendukung program dan kegiatan ketahanan pangan, khususnya yang menyangkut pengendalian inflasi," ujar Arief.
Amanat ini merupakan salah satu tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo saat memberikan Arahan Kepada Penjabat Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Istana Negara pada Senin 30 Oktober 2023. "Alokasi untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Kondisi harga beras naik, bapak-ibu semuanya keluarkan lah yang namanya Bantuan Sosial (Bansos), Pasar Murah."
Lebih lanjut Arief memaparkan strategi yang dilaksanakan NFA bersama Dinas Pangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjaga laju inflasi pangan. Strategi ini perlu ditindaklanjuti oleh para PJ Kepala Daerah bersama SKPD terkait agar upaya bersama ini dapat berjalan optimal.
Untuk itu setiap Daerah harus memiliki Neraca Komoditas Pangan guna mengetahui kondisi ketersediaan pangan di wilayahnya. Pemda perlu tahu berapa jumlah pangan yang tersedia, kapan harus menambah pengadaan, dan berapa banyak pengadaannya. Mempersiapkan hal tersebut, NFA telah membekali para petugas Dinas Pangan Daerah untuk melakukan penyusunan Neraca Komoditas Pangan tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Selanjutnya perkembangan harga pangan dapat dipantau melalui Panel Harga Pangan yang diinput oleh petugas enumerator dari setiap daerah yang menjadi barometer. Pemda perlu mewaspadai apabila terdapat indikasi kenaikan harga pangan. Diharapkan para PJ Kepala Daerah juga dapat mendorong ketepatan pengisiannya melalui Dinas Pangan Daerah masing-masing, sehingga hasilnya benar-benar akurat.
Disamping itu NFA juga mendorong kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk stabilitas pangan yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah yang juga akan berdampak positif pada tingkat nasional. "Salah satu contoh terbaik ada di DKI Jakarta. Pak Heru bersama BUMD walaupun tidak mempunyai produksi tapi sanggup menjaga laju inflasi daerah, yaitu melalui skema kerjasama antar daerah yang telah dibangun Pemprov DKI Jakarta," imbuhnya.
Selaras dengan hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mendorong optimalisasi pemanfaatan APBD untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pemanfaatan APBD dalam bentuk FDP dan operasi pasar akan sangat bermanfaat untuk meredam dampak resesi global yang disebabkan oleh melemahnya perekonomian dunia, tingginya suku bunga, dan inflasi.
"Peranan APBN dan APBD sebagai peredam Shock Absorber, perlu dioptimalkan," ungkapnya.
Adapun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, penyaluran bantuan pangan beras kepada 20,66 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dilanjutkan hingga bulan Desember 2023. Dijadwalkan penyaluran bantuan pangan beras akan dilanjutkan bulan Januari hingga Maret 2024 untuk mengantisipasi kekurangan produksi."
Produksi beras masih minus hingga Maret 2024, oleh sebab itu Presiden meminta saya untuk meneruskan penyaluran bantuan pangan beras hingga Maret 2024,“ pungkasnya.
