Makassar – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa stabilitas harga beras di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada tingkat yang terjaga dan sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kepastian ini disampaikan Deputi Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Andriko Noto Susanto, saat membuka kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pengendalian Harga dan Mutu Beras di Makassar, Selasa (9/12).
Pada kesempatan tersebut, Andriko menekankan bahwa hasil pengecekan bersama satgas pengendalian harga beras menunjukkan kondisi pasar yang sehat. Harga beras medium dan premium tercatat sesuai, bahkan lebih rendah dari HET yang berlaku di wilayah Sulawesi Selatan. Ia menilai capaian ini sebagai bukti nyata bahwa perlindungan konsumen berjalan efektif dan konsisten.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh instrumen pengendalian harga berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, yang menekankan pentingnya keseimbangan harga, baik di tingkat produsen maupun konsumen.
“Untuk produsen, gabah harus dibeli minimal Rp6.500 per kilogram. Sementara di sisi konsumen, HET beras medium di Sulawesi Selatan maksimal Rp13.500, dan beras premium maksimal Rp14.900. Hari ini angka-angka itu tercapai di lapangan, bahkan cenderung lebih rendah. Ini artinya pengawasan kita berjalan baik dan masyarakat terlindungi. Harapannya kondisi ini terus dijaga oleh seluruh pihak—mulai dari jajaran Diskrimsus, dinas, hingga pemerintah daerah,” ujar Andriko.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang, turut menegaskan bahwa Sulsel memainkan peran vital sebagai penyangga pangan nasional. Dengan capaian surplus beras sekitar 1,5 juta ton pada 2025, Sulsel bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri tetapi juga memasok ke berbagai provinsi lain.
“Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Surplus sekitar 1,5 juta ton pada 2025 menunjukkan fondasi yang sangat kuat. Kami berharap ini terus terjaga dan memberi kontribusi nyata bagi stabilitas pangan Indonesia,” tutur Andi Darmawan Bintang.
Lebih jauh, Andriko menyampaikan bahwa persiapan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini dilakukan paralel dengan upaya pemulihan wilayah-wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Ia menegaskan bahwa penguatan pasokan menjadi prioritas untuk memastikan seluruh masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang terjangkau.
“Kami sedang menjalankan dua mandat sekaligus. Menjaga pasokan dan harga pangan jelang Nataru agar tetap stabil, sekaligus mendukung pemulihan daerah terdampak bencana. Ketahanan pangan harus menjadi penopang agar masyarakat tidak semakin terbebani,” tegasnya.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tekanan harga pangan mulai mereda. Pada November 2025, inflasi bulanan tercatat 0,17%, lebih rendah dibanding tren sebelumnya. Secara tahunan, inflasi berada di angka 2,72%, turun dari 2,86% pada Oktober 2025. Penurunan harga sejumlah komoditas utama seperti beras, daging ayam ras, cabai merah, telur, dan kentang menjadi faktor penting melandainya inflasi.
Andriko menegaskan bahwa kestabilan ini harus dijaga dengan memastikan kelancaran arus pasokan dan distribusi.“Kontinuitas pasokan dan distribusi yang rapi adalah penentu utama stabilitas harga. Begitu salah satunya terganggu baik akibat cuaca, logistik, maupun dinamika di lapangan gejolak harga bisa muncul kembali. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar stabilitas ini benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
-------
Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional (Bapanas)*
480/R-BAPANAS/XII/2025
9 Desember 2025
