Inflasi di Indonesia termasuk yang relatif rendah dibandingkan negara lain karena ditopang penurunan inflasi komponen harga secara konsisten. Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 81 negara yang sudah merilis inflasi Juli 2023 dan termasuk negara dengan inflasi rendah.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Sarwo Edhy mengatakan inflasi pangan harus terus dijaga dengan extra effort yang dilakukan bersama stakeholder terkait.
"Stabilitas inflasi di kisaran 3 - 5 persen harus kita jaga bersama, butuh keterlibatan dari semua stakeholder pangan, dan sinergi dalam berbagai agenda stabilisasi pasokan dan harga seperti fasilitasi distribusi pangan dan Gerakan pangan murah terus kita lakukan." ujar Sarwo dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (14/08/2023).
Hal senada juga dikatakan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti yang mengungkapkan pada minggu ke-2 Agustus sebagian besar komoditas pangan mengalami penurunan harga dibandingkan Juli, tren ini penting untuk dapat selalu kita jaga bersama.
Terkait optimalisasi dana dekonsentrasi melalui NFA, Sarwo turut mengimbau kepada pemerintah daerah yang telah menyelesaikan SK KPA dan bendahara agar segera mempercepat realisasi, terutama pada kegiatan yang dapat mendukung pengendalian inflasi. "Mengenai dana dekonsentrasi, kami catat masih ada 13 provinsi yang belum menyelesaikan SK KPA dan bendahara. Mohon ini menjadi perhatian bagi Bapak Ibu Gubernur dan dapat dipercepat, karena salah satu kegiatannya adalah untuk pasar murah,” ungkap Sarwo.
Sarwo turut memaparkan kegiatan peduli pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru saja terlaksana pada 12 Agustus lalu. Dalam kegiatan tersebut, NFA mendorong masyarakat untuk memperoleh akses pangan dengan harga yang terjangkau. Salah satunya dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menyediakan komoditas beras, minyak goreng, gula, bawang merah bawang putih, bawang putih dan aneka pangan lokal lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah agar terus melaksanakan GPM, baik dengan menggunakan dana dari pusat seperti dana dekonsentrasi dari NFA maupun anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atau skema pendanaan lainnya. “Terhadap 13 provinsi yang belum menyelesaikan SK KPA dan bendahara seperti yang disampaikan tadi, tolong segera diselesaikan administasinya, agar dana tersebut bisa segera disalurkan melalui kegiatan yang sesuai arahan teknis dari Badan Pangan Nasional,” pinta Tito.
