JAKARTA — Pemerintah berhasil menjaga stabilitas inflasi selama Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri dan juga Nyepi 2026. Tidak hanya inflasi umum yang melandai, inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan juga terkendali tanpa mengalami deflasi, berbeda dari pola yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi umum secara bulanan pada Maret 2026 berada di angka 0,41 persen, turun dibandingkan Februari yang mencapai 0,68 persen. Sementara itu, inflasi pangan pada Maret 2026 juga mengalami penurunan menjadi 1,58 persen setelah bulan sebelumnya sempat berada di 2,50 persen.
"Inflasi pada bulan Maret tahun 2026 yang bertepatan tadi dengan momen Lebaran mengalami inflasi secara month to month-nya 0,41 persen. (Ini) lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2026," papar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta pada Rabu (1/4/2026).
Deputi BPS Ateng menjelaskan inflasi secara umum didorong oleh andil inflasi komponen harga bergejolak yang didominasi oleh komoditas pangan pokok strategis seperti daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi. Andil inflasi komponen pangan merupakan yang tertinggi dibandingkan inflasi komponen inti dan harga diatur pemerintah.
"Inflasi Maret tahun 2026 sebesar 0,41 persen. Ini terutamanya didorong oleh inflasi komponen harga bergejolak. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,58 persen. komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yaitu 0,27 persen," tambah Ateng.
Jika melihat tren tiga tahun terakhir, periode pasca-Idulfitri biasanya diikuti deflasi pangan. Pada 2024, inflasi pangan Maret tercatat 2,16 persen, namun berbalik menjadi deflasi 0,31 persen di April. Hal serupa terjadi pada 2025, di mana inflasi 1,96 persen pada Maret berubah menjadi deflasi tipis 0,04 persen di bulan berikutnya.
Namun pada 2026, pola tersebut berhasil diubah. Inflasi pangan tetap terjaga pada level positif dan wajar di angka 1,58 persen. Ini mencerminkan stabilitas pasokan dan harga yang lebih terkendali.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menuturkan stabilitas dan kewajaran harga pangan merupakan faktor utama terjaganya inflasi. Menurutnya, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan harga pangan mulai dari produsen sampai masyarakat sebagai konsumen.
"Menurunnya inflasi di Maret ini tentu menjadi kabar baik. Tingkat inflasi terus terjaga positif dan tidak terjadi deflasi. Artinya semua rantai pasok pangan mulai dari petani, peternak, pedagang sampai masyarakat, nyaman bersama. Ini memang sesuai arahan Kepala Bapanas Bapak Andi Amran Sulaiman," ujar Ketut ditemui usai rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (1/4/2026).
Untuk tingkat inflasi umum secara tahunan, pada Maret 2026 juga dilaporkan BPS masih dalam koridor target inflasi umum yang dicanangkan pemerintah (2,5 persen plus minus 1), yaitu di 3,48 persen. Ini pun sudah menurun karena bulan sebelumnya berada di 4,76 persen.
Sementara untuk perkembangan tingkat inflasi pangan secara tahunan menurun tipis menjadi 4,24 persen dari bulan sebelumnya yang berada di 4,64 persen. Untuk diketahui, target inflasi komponen harga bergejolak atau inflasi pangan secara tahunan dipatok berada di 3 persen sampai 5 persen.
Terpisah, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian bertekad selalu mengutamakan penguatan ketahanan pangan nasional melalui akselerasi produksi pangan domestik. Tatkala ketersediaan pangan bagi masyarakat mampu ditopang dari hasil jerih payah petani dalam negeri, maka pemerintah dapat menjadi pengendali pangan, termasuk untuk implementasi berbagai program intervensi pangan.
"Kalau pangan tidak kita kuasai, negara bisa ditekan. Tapi hari ini kita buktikan. Produksi naik, impor turun, dan Indonesia semakin kuat. Ketahanan pangan adalah benteng utama. Kalau ini kuat, Indonesia tidak hanya aman, tapi juga berdaulat penuh. Harga pangan pun harus dijaga baik dan tidak boleh ada yang memainkan harga sampai merugikan masyarakat Indonesia," tegas Kepala Bapanas Amran.
Adapun program stimulus ekonomi yang dikerjakan pemerintah melalui Perum Bulog selama Maret adalah pengguliran kembali bantuan pangan beras dan minyak goreng. Hingga saat ini realisasinya telah menyentuh 864.041 penerima yang ekuivalen dengan penyaluran beras 17,28 juta kilogram (kg) dan minyak goreng 3,45 juta liter.
Selanjutnya, realisasi penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama Maret mencapai 66,84 ribu ton. Dengan adanya pasokan beras SPHP di pasaran, tentu dapat menjadi pilihan konsumsi beras bagi masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan merek beras lainnya.
Pemerintah juga menggenjot pelaksanaan pasar murah melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM). Dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta serta asosiasi pelaku usaha, sepanjang Maret GPM telah terlaksana sebanyak 1.161 kali di 202 kabupaten/kota pada 34 provinsi.
Di hulu, pemerintah bersama Perum Bulog juga aktif menopang petani padi dan jagung dengan melakukan penyerapan untuk stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Untuk realisasi penyerapan gabah atau setara beras sampai Maret telah menyentuh angka 1,47 juta ton. Sementara realisasi penyerapan jagung berada di angka 122,48 ribu ton.
Terakhir, pemerintah pun memperketat pengawasan harga pangan di pasaran selama Ramadan hingga usai Idulfitri. Total kegiatan pengawasan sejak awal Februari sampai akhir Maret telah mencapai 64.548 titik. Dengan intensifnya pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan turut pula berkontribusi pada pengendalian harga pangan.
---------------------
Siaran Pers
Badan Pangan Nasional (Bapanas)
200/R-BAPANAS/IV/2026
1 April 2026
