JAKARTA – Nilai inflasi pada awal Ramadan 2026 dipastikan berada dalam kondisi terkendali berkat dukungan cadangan dan neraca pangan nasional yang kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Februari 2026 secara bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,68 persen. Secara historis dalam lima tahun terakhir, tekanan inflasi memang kerap muncul pada periode Ramadan, namun capaian tahun ini lebih rendah dibandingkan Ramadan 2025 yang mencapai 1,65 persen.
Secara spasial, 33 provinsi mengalami inflasi dan 5 provinsi mengalami deflasi, sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama andil inflasi.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan bahwa dinamika harga pada periode Ramadan merupakan pola musiman yang selalu terjadi akibat peningkatan permintaan.
“Setiap Ramadan pasti ada tekanan permintaan. Itu hukum ekonomi. Tetapi yang harus dijaga adalah jangan sampai lonjakannya berlebihan dan tidak kembali stabil. Tahun ini kita melihat angkanya masih moderat dan terkendali,” ujar Ketut dalam forum Kontan Share & Learn, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara produsen pangan, sehingga pergerakan harga dalam batas wajar merupakan bagian dari mekanisme ekonomi yang sehat. Menurutnya, stabilitas tidak selalu berarti harga harus diam, melainkan bergerak dalam koridor yang terkendali.
“Kita ini negara produsen, bukan hanya konsumen. Kalau harga terus ditekan dan tidak pernah bergerak, itu berisiko bagi produsen. Petani dan peternak bisa terpukul karena biaya produksi tidak tertutup. Dalam jangka panjang, itu justru bisa mengganggu pasokan. Karena itu inflasi pangan dalam batas wajar itu penting, tetapi harus terkendali,” tegasnya.
Ketut menambahkan bahwa karakter komoditas pangan sebagai volatile food membuat harga bergerak mengikuti siklus permintaan dan pasokan. Namun pemerintah memastikan setiap pergerakan tetap dalam batas kebijakan dan dapat kembali stabil setelah momentum permintaan mereda.
“Yang tidak boleh adalah ketika kenaikannya terlalu tinggi dan tidak kembali turun. Di situlah negara harus hadir. Negara menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen,” lanjutnya.
Dari sisi ketersediaan, neraca pangan nasional untuk triwulan pertama 2026 diproyeksikan surplus pada komoditas utama strategis. Beras mencatat surplus sebesar 14,83 juta ton dengan total ketersediaan 22,59 juta ton dan kebutuhan 7,76 juta ton. Jagung berada pada posisi surplus 4,99 juta ton. Pada komoditas protein hewani, daging ayam surplus 586 ribu ton dan telur ayam 267 ribu ton.
Selain itu, pemerintah menguasai cadangan beras sekitar 3,5 juta ton yang dikelola Perum Bulog, memberikan bantalan yang kuat untuk menjaga stabilitas harga di pasar.
“Kalau stoknya kuat, kita punya ruang intervensi. Tidak perlu panik. Instrumen kita lengkap, mulai dari cadangan, stabilisasi harga, sampai penguatan distribusi. Dengan fondasi itu, pemerintah bisa respons cepat ketika ada tekanan di wilayah tertentu,” ujar Ketut.
Sebagai langkah konkret pengamanan pasokan dan harga menjelang HBKN, Bapanas akan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 828 ribu ton beras. Gerakan Pangan Murah (GPM) juga telah dilaksanakan di 514 kabupaten/kota. Pemerintah akan turut menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sejalan dengan itu, pengawasan terhadap stabilitas pangan juga terus dilakukan melalui Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan. Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian menegaskan, pengawasan terhadap stabilitas pangan dilakukan di seluruh daerah dengan kolaborasi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Bareskrim Polri, dan kementerian/lembaga terkait. "Kami pastikan stabilitas harga dan pasokan terus dijaga. Sidak pasar akan terus dilakukan, dan tidak boleh ada pelaku usaha yang mempermainkan harga pangan,” tegas Kepala Bapanas Amran, Minggu (1/3/2026).
Dengan kombinasi surplus neraca, cadangan pemerintah yang kuat, serta instrumen stabilisasi yang berjalan, Bapanas memastikan stabilitas harga pangan selama Ramadan hingga Idulfitri 2026 tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang.
---------------------------
Siaran Pers
Badan Pangan Nasional (Bapanas)
135/R-BAPANAS/III/2026
3 Maret 2026
