JAKARTA – Tren harga pangan terus surut di berbagai daerah. Pasokan yang terjaga dan intervensi yang digencarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempengaruhi harga sejumlah komoditas utama yang berangsur turun, hal ini turut mendorong meluasnya wilayah yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga April 2026.
Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis, menyampaikan bahwa kondisi ketersediaan pangan nasional berada dalam situasi aman sesuai dengan proyeksi neraca pangan nasional tahun 2026.
"Penguatan stabilisasi tidak hanya dilakukan dari sisi ketersediaan, tetapi juga melalui pengawasan yang ketat di seluruh rantai pasok pangan" terang Nita di Jakarta, Senin (20/4/2026).
“Selama periode 5 Februari sampai dengan 19 April 2026 Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan telah melakukan pemantauan pada 88.845 titik yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota dengan 1.059 surat teguran dan 7 penegakan hukum yang diberikan sebagai sanksi terhadap pelanggaran harga, keamanan dan mutu pangan,” sambungnya.
Di sisi intervensi, Bapanas terus mengakselerasi berbagai program untuk menjaga stabilisasi serta keterjangkauan harga pangan di masyarakat, termasuk melalui penyaluran bantuan pangan dan gerakan pangan murah.
Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog dengan target 828.000 ton pada 2026, dan telah terealisasi sebesar 123.000 ton. Selain itu, bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan disalurkan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan realisasi yang telah mencapai 100.000 ton beras dan 20.000 ton minyak goreng.
Di sisi lain, Gerakan Pangan Murah (GPM) juga terus dimasifkan bersama pemerintah daerah.
“Badan Pangan Nasional masif melakukan Gerakan Pangan Murah bersama dengan pemerintah daerah dan tercatat sampai dengan saat ini telah terlaksana 3.985 kali di 36 provinsi dan 347 kabupaten kota,” ujar Nita.
Sejalan dengan upaya pengendalian harga tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir Balaw, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap potensi lonjakan harga di lapangan, secara khusus untuk setiap Kabupaten/Kota.
“Bisa saja terjadi permainan harga, dan disitulah keberadaan kita untuk melakukan tindakan-tindakan. Kalau perlu sampai cabut izin. Nah, oleh sebab itu, segala bentuk kenaikan harga ini, saya minta pemerintah daerah dalami kemudian dicarikan solusinya, jangan dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, kita tetap menjaga agar petani tetap untung, tetapi pembeli juga jangan sampai membeli dengan harga yang terlalu mahal,” tegas Tomsi.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa perkembangan IPH pada minggu ketiga April menunjukkan tren yang semakin membaik.
Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH menurun menjadi 137 wilayah dari sebelumnya 149 wilayah. Di sisi lain, wilayah yang mengalami penurunan IPH meningkat menjadi 213 kabupaten/kota, lebih tinggi dibandingkan 200 wilayah pada minggu sebelumnya.
Secara agregat, jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH kini lebih dominan. Penurunan IPH terdalam tercatat di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
------------------
Siaran Pers
Badan Pangan Nasional (Bapanas)
248/R-BAPANAS/IV/2026
21 April 2026
