JAKARTA — Realisasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) alokasi 2026 yang dimulai Maret akan difokuskan pada wilayah tanpa panen aktif. Konsentrasi intervensi dibuat demikian sebagai langkah antisipatif, mengingat dalam waktu dekat antara bulan Maret hingga Mei diproyeksikan tiba musim panen raya.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono menuturkan penyaluran beras SPHP 2026 akan dilakukan secara lebih terarah dengan melihat kondisi produksi di masing-masing wilayah. Prioritas diberikan pada daerah tidak panen agar pasokan tetap tersedia dan harga terkendali di tingkat masyarakat.
“Nanti Maret pun kita akan lanjut kembali, terutama untuk daerah-daerah yang defisit atau daerah-daerah yang bukan produsen padi, kita tetap salurkan untuk menjaga harga tadi,” terang Direktur Maino di Jakarta, Senin (9/2/2026).
“Cuma nanti selektif karena dalam waktu dekat juga kita sedang merayakan panen raya di periode Maret, April, Mei, tentunya nanti akan selektif untuk daerah-daerah tertentu yang tidak panen tentu tetap kita salurkan,” sambungnya.
Menurutnya, penyesuaian pola penyaluran dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dari pemerintah dan hasil produksi petani. Dengan begitu, distribusi beras tetap berjalan tanpa mengganggu harga gabah maupun stabilitas pasar saat panen raya berlangsung.
Perpanjangan program SPHP diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Perum Bulog bersama para pemangku kepentingan di daerah. Penyaluran dipercepat dengan mengoptimalkan jalur distribusi yang sudah tersedia, mulai dari pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan pemerintah daerah dan BUMN, koperasi daerah, Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga ritel modern.
“Baik itu di pedagang-pedagang pengecer, ada di retail modern, ada juga di outlet-outlet pemerintah, ataupun melalui Gerakan Pangan Murah atau bazar. Nah tentunya ini akan berlangsung sampai akhir tahun,” kata Direktur Maino.
Sementara itu, harga beras secara umum saat ini terpantau stabil. Eksistensi beras SPHP di seluruh wilayah ikut menjaga keseimbangan harga, meski kondisi panen antar daerah berbeda dan distribusi ke sejumlah wilayah masih menghadapi tantangan jarak serta akses.
“Betul, bahkan catatan di setiap rakor inflasi di Kemendagri beras sudah tidak menjadi penyumbang inflasi lagi. Artinya memang harganya stabil bahkan cenderung beberapa turun. Pantauan kami di Barang Pangan Nasional, kita punya petugas di lapangan setiap hari melaporkan ke kami, ke pusat, memang harganya relatif stabil memang ada beberapa mungkin daerah-daerah yang non-sentral seperti di wilayah Indonesia Timur, Papua, Maluku memang harganya masih sedikit lebih tinggi tapi stabil,” jelas Maino.
Untuk diketahui, Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk program beras SPHP tahun 2026 telah disetujui sebesar Rp4,97 triliun, setara dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras bagi masyarakat. Dukungan ini diharapkan menjaga penyaluran SPHP tetap berjalan konsisten.
Usai harga beras relatif terkendali sepanjang tahun lalu, pemerintah berupaya mempertahankan momentum tersebut dengan mempercepat langkah penguatan pasokan dan distribusi di lapangan. “Ya tentunya kita sama-sama tahu di tahun 2025 kemarin harga beras relatif stabil ya, tidak ada gejolak yang signifikan. 2026 kita juga sama-sama tingkatkan kembali,” pungkasnya.
