Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Sarwo Edhy menyerukan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FPD) dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Hal Ini penting dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi terlebih menjelang akhir tahun dan Pemilu 2024.
Secara umum, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan peningkatan inflasi sebesar 0,38% (mtm) pada November 2023 dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan Indeks Harga Konsumen (IKH) naik dari sebelumnya 115,64 menjadi 116,08. Komoditas penyumbang utama andil inflasi (y-on-y) yaitu beras 0,58%, cabai merah 0,19%, rokok 0.18%, emas perhiasan 0.11%, dan cabai rawit 0,10%.
‘’Kami melihat beras masih mengalami inflasi dengan tekanan yang terus melemah, yaitu sebesar 0,43%. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi yang terjadi pada inflasi beras akhir tahun 2022, dimana pada November 2022 tekanan inflasi beras melemah dibandingkan bulan sebelumnya. Namun bantuan pangan beras yang masih dilakukan Bapanas hingga akhir bulan desember ini efektif menekan laju kenaikan harga,’’ ujar Sarwo pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Jakarta (4/11/23).
Saat membuka acara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan kepada PJ Kepala Daerah baik yang hadir secara fisik maupun daring di seluruh Indonesia untuk melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Belanja Tidak Terduga (BTT), serta Dana Dekonsentrasi untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah.
“Saya minta para Kepala Daerah untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antardaerah, serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah,” ujar Tito.
Lebih lanjut Sarwo juga mengingatkan pimpinan daerah untuk terus menggencarkan GPM yang hingga bulan 2023 Oktober telah digelar hingga di 1.583 titik se-Indonesia, yang terdiri dari 585 titik di tingkat 35 provinsi dan 988 titik di tingkat 317 kab/kota. Ia juga terus mendorong terus dilaksanakannya FDP oleh Pemda untuk menjaga stok dan harga pangan.
"Sejalan dengan arahan Kepala NFA Bapak Arief Prasetyo Adi yang selalu mengingatkan agar Kepala Daerah memanfaatkan dana dekontrasi untuk pelaksanaan GPM setiap minggunya. GPM menjadi strategi kita bersama Bapak Mendagri Tito Karnavian untuk pengendalian inflasi pangan. Lalu ada FDP, jika Daerah punya keterbatasan anggaran untuk FDP, NFA siap membantu,” tambah Sarwo.
"Terkait dana dekonsentrasi yang sudah kami berikan, Bapanas menghimbau kepada Kepala Daerah dapat mengawal percepatan realisasi penyerapan dana anggaran dekonsentrasi di wilayahya hingga 100% di minggu ke 2 Desember 2023. Saat ini kami telah alokasikan sebesar 142 miliar se-Indonesia, ternyata realisasi anggarannya baru terserap Rp 85.44 M (59,79%) dari total anggaran. Dengan sisa waktu efektif sekitar 20 hari kerja kami berharap Pemerintah Daerah fokus dalam hal penyerapan ini,’’ tutupnya.
