Badan Pangan Nasional/Nasional Food Agency (NFA) memastikan penyaluran bantuan pangan beras efektif menahan laju inflasi pada tahun 2023. Plt Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy mengatakan penyaluran bantuan pangan beras difokuskan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat yang berujung pada upaya pengendalian inflasi.
“Sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan mulai bulan Maret, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023. Penurunan terus terjadi menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya,” bebernya dalam Rakor Pengendalian Inflasi di Kemendagri, Jakarta (15/1/2024).
Melihat dampak positif penurunan inflasi tersebut, pemerintah melanjutkan kembali penyaluran bantuan pangan beras yang menjadi salah satu “bantalan” bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak kenaikan harga pangan. Selain dapat membantu meringankan beban masyarakat, bantuan tersebut juga diharapkan dapat memitigasi resiko kenaikan tingkat kemiskinan.
Pemerintah melalui NFA kembali menugaskan Perum Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras pada 2024. Bantuan pangan beras tahap pertama tahun 2024 ini sudah digelontorkan sejak awal 2024. Presiden Jokowi berkesempatan meninjau secara langsung penyaluran bantuan pangan di beberapa daerah dan menyerahkan secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai data P3KE Kemenko PMK.
"Awal tahun 2024 ini Presiden Jokowi bersama Kepala NFA berkesempatan meninjau secara langsung penyaluran bantuan pangan di beberapa daerah dan menyerahkan secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat,'' tambah Sarwo.
Lebih lanjut sarwo memberikan catatan dari bagi Kepala Daerah terutama terkait masa tanam pada musim hujan. Pada tahun 2022, produksi beras di Pulau Jawa berkontribusi terhadap 55% produksi nasional, namun jika dilihat pada peta prakiraan cuaca, curah hujan masih belum maksimal sampai bulan Januari 2024. Hal ini menyebabkan masa tanam yang optimal akan berada pada bulan Februari dan akan berpotensi mengganggu produksi.
“Pemerintah Daerah harus segera melakukan mitigasi lebih awal terhadap masa tanam di musim penghujan ini. Dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan, perubahan iklim secara dini dan intensif terutama pada daerah rawan banjir harus segera dilakukan langkah antisipasi,” ujar Sarwo.
Di samping itu ketersediaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang secured di tahun 2024 menjadi salah satu tugas yang diemban NFA bersama stakeholder pangan. Ini menjadi fokus terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Februari dan bulan Ramadan serta hari raya Idul Fitri di April mendatang, termasuk dalam hal pemerataan distribusinya.
“Kepala NFA Bapak Arief Prasetyo Adi juga telah memberi arahan kepada kami agar stok dan harga pangan di dalam negeri, harus terus dijaga dengan baik. Tidak boleh sampai terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang berlebihan, terutama menjelang Pemilu, Ramadan, dan Idul Fitri tahun ini,” tutupnya.
