KARANGANYAR – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang bulan suci Ramadan. Langkah ini difokuskan pada penguatan pasokan beras sebagai komoditas pangan utama masyarakat, guna mengantisipasi potensi tekanan harga sekaligus memastikan daya beli tetap terjaga, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
“Menjelang Ramadan, sebagai instrumen utama menjaga keterjangkauan pangan masyarakat, kami pastikan penyaluran beras SPHP berjalan optimal. Oleh karena itu kami dorong Bulog untuk memaksimalkan sisa kuota penyaluran SPHP tahun 2025,” ujar Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto saat kunjungan kerja bersama DPR RI di kawasan Grojogan Sewu, Beji, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026).
Andriko menegaskan perpanjangan ini dilakukan agar ketersediaan beras tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga di masyarakat.
“Penyaluran beras SPHP terus kami dorong dan telah diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Perpanjangan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen stabilisasi pasokan,” ujar Andriko.
Untuk diketahui, realisasi penyaluran beras SPHP hingga 21 Januari 2026 telah mencapai sekitar 835,9 ribu ton. Di Provinsi Jawa Tengah, realisasi penyaluran SPHP tercatat mencapai 100 ribu ton, untuk Kabupaten Karanganyar tercatat telah tersalurkan sejumlah 1.300 ton beras SPHP.
Selain penguatan SPHP, Bapanas terus melakukan pemantauan perkembangan harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen. Berdasarkan Panel Harga Pangan per 21 Januari 2025, sejumlah komoditas utama di Jawa Tengah menunjukkan tren yang relatif terkendali, antara lain beras medium yang tercatat sebesar Rp 12.839 per kg. Sementara itu, harga cabai merah besar berada pada level Rp 30.852 per kg, dan bawang merah tercatat Rp 35.734 per kg. Perkembangan ini mencerminkan bahwa dinamika harga pangan strategis di Jawa Tengah masih berada dalam rentang yang dapat dikelola dengan dukungan ketersediaan pasokan serta instrumen intervensi pemerintah.
Pemerintah juga memastikan bahwa cadangan pangan yang dimiliki saat ini memberikan ruang yang cukup untuk merespons dinamika permintaan masyarakat, khususnya pada komoditas beras yang menjadi kebutuhan utama selama Ramadan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengendalian harga pangan menjadi perhatian utama pemerintah sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Pemerintah memastikan seluruh instrumen pengendalian harga dan pasokan pangan dijalankan secara konsisten hingga Ramadan selesai.
“Ini adalah perintah Bapak Presiden untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah berkomitmen memastikan harga pangan tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), mulai sekarang hingga Ramadan selesai,” ujar Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ia menambahkan, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan pengawasan harga pangan berjalan efektif di seluruh daerah.
“Tidak boleh ada pelaku usaha yang menjual pangan di atas HET. Pengawasan akan terus diperkuat, dan Satgas Pangan Polri siap bertindak apabila ditemukan pelanggaran,” tegasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah daerah, serta BUMN pangan, Badan Pangan Nasional optimistis strategi pengamanan pasokan dan stabilisasi pangan menjelang Ramadan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan kebutuhan pangan tetap terpenuhi secara aman dan terjangkau.
—————————
Siaran Pers
Badan Pangan Nasional (Bapanas)
032/R-BAPANAS/I/2026
23 Januari 2026
