Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan komitmennya dalam melakukan transformasi sistem pangan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Terdapat lima prioritas utama dalam transformasi ini, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan diet dan meningkatkan pola makan dengan mempromosikan pangan dari lautan, melindungi dan merestorasi sumber daya alam, mendorong bisnis yang inklusif, membangun sistem pangan lokal yang tangguh, serta menciptakan tata kelola pangan yang inklusif.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Rinna Syawal, yang menjadi penanggap dalam acara Dialog Pangan pada Rabu (21/8/2024) di Hotel Akmani Jakarta. Dalam acara tersebut, Rinna memaparkan Policy Brief mengenai Transformasi Sistem Pangan Negara Kepulauan, yang mengangkat suara masyarakat sipil untuk mendorong perubahan kebijakan menuju sistem pangan yang beragam, adil, dan lestari.
Rinna menekankan pentingnya pelestarian kuliner nusantara yang bahan bakunya berasal dari pangan lokal. Menurutnya, pemanfaatan pangan lokal tidak hanya mendukung ekonomi lokal dan melestarikan budaya, tetapi juga mengurangi jejak karbon, melestarikan sumber daya genetik, menjamin keamanan pangan, serta menumbuhkan nasionalisme dan rasa kebangsaan.
Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2023 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal telah diterbitkan. Peraturan ini mencakup delapan strategi nasional untuk mempercepat penganekaragaman pangan.
"Indonesia memiliki ragam kuliner nusantara yang bahan bakunya itu berasal dari pangan lokal yang harus dilestarikan dan dipertahankan. Dampak positif pemanfaatan pangan lokal yang bersifat regional akan menggarekkan ekonomi lokal, melestarikan budaya dan kuliner lokal, meminimalisir jejak karbon dan melestarika sumber daya genetik, menjamin keamanan pangan, memunculkannasionalisme dan kebangsaan," ujar Rinna.
Dialog Pangan ini diorganisir oleh Koalisi organisasi masyarakat yang melibatkan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Yayasan KEHATI, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Loka Daya, Koalisi Adaptasi, Koalisi Pangan Baik, Penabulu, Koalisi Adaptasi, Aliansi VCA, dan WWF Tanah Papua. Acara ini mengundang 167 peserta dari berbagai daerah, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Dari hasil dialog independen yang melibatkan perwakilan organisasi masyarakat sipil, ilmuwan, agamawan, budayawan, dan generasi muda Indonesia, disusun beberapa rekomendasi kebijakan. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain penataan agraria dan tata ruang produksi pangan, pengembangan pangan lokal berbasis komunitas dan kearifan lokal, pengembangan sistem pangan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mendorong konsumsi berkelanjutan dan pengelolaan limbah pangan.
Rekomendasi lainnya mencakup dukungan untuk pertanian ekologis dan resiliensi sistem pangan, regenerasi produsen pangan, regionalisasi dan desentralisasi tata kelola sistem pangan, serta riset dan inovasi untuk transformasi sistem pangan.
Dengan adanya transformasi sistem pangan ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
#badanpangannasional #nationalfoodagency #bapanas #NFA #pangankuatindonesiaberdaulat #penganekaragamanpangan #b2sa #makanb2sa #panganlokal #kenyanggakharusnasi #sehatdenganpanganlokal #edukasib2sa #kualitaspangan #kulinerlokal #kulinernusantara
