BENGKULU - Pengendalian inflasi khususnya inflasi pangan di daerah membutuhkan keseriusan pemerintah setempat. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, keterlibatan daerah merupakan aspek penting dari upaya pengendalian inflasi nasional, karena laju inflasi di daerah berkontribusi terhadap laju inflasi nasional. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar semua pihak harus serius dalam menangani masalah pangan, tidak cukup secara makro tapi harus masuk ke mikro, detail, dan satu per satu.
"Upaya pengendalian harus sinergis dari pusat hingga daerah, karena itu setiap senin kita bersama Pak Mendagri dan seluruh kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota duduk bersama memberikan update serta sharing best practice paling efektif dalam mengendalikan inflasi. Bapak dan ibu silahkan pelajari, cari peluang dan implementasikan langsung di provinsi Bengkulu," ujar Arief dalam High Level Meeting (HLM) Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Bengkulu, pada Jumat (23/06/2023) di Bengkulu.
Arief menekankan terdapat dua hal yang perlu dilakukan oleh daerah dalam kerangka pengendalian inflasi pangan yaitu penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan penyusunan neraca pangan daerah. Setiap daerah memiliki potensi produksi pangan yang beragam. Ada wilayah surplus dan ada wilayah defisit, membutuhkan sinergi dan komunikasi sehingga keterjangkauan pangan merata di seluruh daerah.
"Bengkulu sebagai wilayah nett consumer untuk beberapa produk pangan tentunya membutuhkan pasokan pangan dari daerah lain. Karena itu, butuh kerja sama dengan daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan domestik," ujar Arief.
KAD yang dilakukan antarpulau bisa bersinergi dengan program tol laut dari Kementerian Perhubungan. Arief menambahkan Badan Pangan Nasional telah bekerjasama dengan Kemenhub untuk mendistribusikan pangan antar daerah surplus dengan defisit, "Tentunya hal tersebut bisa dilakukan di Bengkulu dan akan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pasokan sehingga harga dapat terkendali dan inflasi terjaga." ujarnya.
Selain itu, Arief juga mendorong penguatan neraca pangan daerah sebagai basis data dalam pengambilan kebijakan pangan di tingkat daerah. "Neraca pangan daerah ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan, kemudian memprediksi apakah kita perlu melakukan intervensi antara lain melalui gerakan pangan murah maupun fasilitasi distribusi pangan. Penguatan data neraca pangan seperti yang dilakukan di tingkat pusat, juga harus dilakukan di Provinsi Bengkulu dan seluruh kabupaten kota agar dapat diambil kebijakan yang tepat sesuai kondisi yang real di lapangan," ujarnya.
Terkait penyaluran bantuan pangan beras di Bengkulu, Arief mengapresiasi sinergi yang terbangun antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan BULOG Kanwil Bengkulu sehingga penyaluran bantuan beras untuk 1,69 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bengkulu dalam tiga tahap telah rampung 100 persen. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bantuan pangan beras ini digelontorkan sebagai salah satu upaya menjaga daya beli masyarakat dan menjaga pengendalian inflasi pangan.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman yang ditandatangani Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Kepala Kanwil BULOG Bengkulu Bahktiar AS mengenai sinergi pengendalian inflasi. Selain itu, disaksikan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama regional antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Bupati dan Kepala Dinas Pangan Kabupaten mengenai distribusi pangan antar daerah guna menjaga keterjangkauan pangan.
Arief meyakini, apa yang telah dan akan dilakukan melalui kerja sama tersebut dapat mendorong akselerasi penguatan ekosistem pangan di Bengkulu. "Perluasan kerja sama antar daerah dengan melibatkan BUMN Pangan dan stakeholder pangan lainnya ini akan memperkuat ekosistem pangan di Bengkulu. Kita juga minta BULOG untuk mendorong hilirisasi pangan di Bengkulu hingga sampai ke masyarakat, sehingga ini menjadi semacam closed loop yang mengintegrasikan proses hulu hingga hilir," tuturnya.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan pihaknya bersama jajaran terus mengupayakan pengendalian inflasi dengan membangun sinergi dan inovasi bersama stakeholder terkait. "Ketahanan pangan kita ini kita jaga, bersama BULOG kita bersinergi, bersama Bank Indonesia, tokoh masyarakat, ormas, pelaku usaha pangan dan lainnya untuk bersama membentuk ekonomi inklusif. Kita ingin pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang betul-betul punya nilai yaitu pertumbuhan inklusif. Artinya melibatkan para pelaku usaha di daerah, sekaligus menjaga neraca belanja daerah." ujarnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Darjana. Ia mengungkapkan, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus melakukan strategi dan langkah serta kebijakan, dalam upaya mengendalikan inflasi tetap terjaga berada di kisaran 3±1 persen hingga akhir tahun.
"BI bersama stakeholder terkait yang ada di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu senantiasa menguatkan sinergi untuk mencapai sasaran inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3,0+1%. Efektivitas pengendalian inflasi yang dilakukan tercermin dari angka Inflasi di Bengkulu bulan Mei menujukkan penurunan sebesar 4,06% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,43% (yoy).Namun, dengan kondisi perekonomian yang semakin dinamis upaya pengendalian inflasi ke depan akan dilakukan lebih pre-emptive melalui optimalisasi kegiatan GNPIP." paparnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armed Wijaya, Kasrem 041/Gamas Kol Inf Anhar Permana Kodam Bengkulu, bupati/walikota, Kepala OPD Kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, dan perwakilan Himbara Bengkulu.
.
——————————
*Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*
130/R-NFA/VI/2023
23 Juni 2023
*Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:*
komunikasi@badanpangan.go.id
Telp : 087783220455
