Berdasarkan neraca pangan nasional, Indonesia saat ini dinilai masih memiliki ketersediaan pangan yang cukup. Di samping itu, potensi pangan lokal sebagai substitusi bagi pangan impor juga masih tersedia dan berpeluang besar untuk terus dikembangkan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Ekonomi Berdikari Kompas dengan tema Ketahanan Pangan Kunci Hadapi Potensi Krisis Global, Selasa, (13/09/2022), di Menara Kompas, Jakarta.
Arief menjelaskan, krisis pangan memiliki tingkatan tertentu, suatu negara dikategorikan mengalami krisis pangan apabila sudah tidak bisa menjangkau makanan, tidak ada makanan yang tersedia, bahkan sampai kekurangan gizi dan mengalami gizi buruk. “Kami bersyukur, saat ini Indonesia tidak mengalami hal tersebut. Ketersediaan pangan, berdasarkan perhitungan neraca pangan yang kami himpun dari berbagai lembaga dan kementerian terkait, menunjukan bahwa pangan nasional dalam kondisi tersedia dan aman,” ungkapnya.
Namun demikian, Arief mengajak semua pihak tetap waspada. “Sesuai arahan Presiden RI, saat ini tugas kita adalah memitigasi kondisi dunia yang tidak menentu agar tahun 2023 tidak gelap seperti yang diperkirakan,” ujarnya.
Menurut Arief, untuk menghindarkan Indonesia dari krisis global, salah satu yang harus terus dilakukan adalah memperkuat kerja sama penta helix dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional, dengan melibatkan unsur Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media. “Kolaborasi antar stakeholder sangat penting, termasuk didalamnya kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga terkait. Mengingat salah satu peran NFA adalah menjaga ketersediaan dan stabilitas yang sangat erat kaitannya dengan produktivitas pangan,” ujarnya.
Arief meyakini, modal awal untuk menjaga ketahanan pangan adalah pendataan dan kalkulasi pangan yang terukur secara presisi. “Saat ini kita sudah rapihkan dan integrasikan data-data dari kementerian dan lembaga terkait, lalu kita olah dan hitung dari mulai jumlah produksi dan kebutuhan konsumsi. Baik itu untuk periode pertahun hingga perbulan,” ujarnya.
Arief menegaskan, untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, setiap pihak yang terlibat dalam rantai pasok dan ekosisitem pangan nasional harus menjalankan perannya dengan baik. “Dalam aktivitas pangan ini, saya secara sederhana membaginya sebagai berikut, on farm, off farm, logistic, warehousing, dan distribusi. Ini dirinci tugasnya siapa dan masing-masing dibuat KPI-nya, kemudian kita monitor sama-sama,” jelasnya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut hadir secara virtual mengatakan, ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, dalam aspek kelembagaan, upaya dilakukan Pemerintah dengan membentuk Badan Pangan Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 yang diberikan kewenangan terkait pengelolaan cadangan pangan Pemerintah, pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, penguatan sistem logistik pangan, pengentasan wilayah rentan rawan pangan, pengembangan penganekaragaman pangan dan pengembangan potensi pangan lokal.
Adapun diskusi Ekonomi Berdikari Kompas edisi kali ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya, yaitu Rektor IPB University Prof. Arif Satria, Pakar Pertanian IPB University Prof. Dwi Andreas Santosa, Sekretaris Perusahaan Bulog Awaluddin Iqbal, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra.
