JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) meminta pemerintah daerah untuk secara aktif melakukan koordinasi dan pengawasan guna memastikan kelancaran distribusi pangan serta mengendalikan harga di lapangan.
"Kami minta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menugaskan dinas terkait untuk secara berkala mengumpulkan stakeholders pangan, mulai dari produsen, asosiasi, distributor, hingga ritel modern dan APPSI. Dari pertemuan ini, Bapak/Ibu dapat memonitor situasi harga, mencari solusi bersama jika terjadi kenaikan, dan mengendalikan rantai distribusi pangan," ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Senin (28/4/2025).
Senada, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menekankan pentingnya kerja sama antardaerah untuk mengatasi disparitas harga pangan.
“Ini kesempatan besar untuk kolaborasi daerah. Daerah penghasil bisa menjaga harga tetap stabil, sedangkan daerah dengan produksi minim bisa mengakses pasokan dengan harga yang wajar, tentunya memperhatikan biaya distribusi,” jelas Edy.
Disparitas harga antarwilayah memang masih menjadi tantangan. Misalnya, harga cabai rawit merah di Kabupaten Kayong Utara mencapai Rp120.000/kg, sedangkan di Kabupaten Gresik hanya Rp40.000/kg. Begitu pula beras medium di Zona III, dengan disparitas sedang, di Kabupaten Jayawijaya berharga Rp25.000/kg, sedangkan di Kota Lubuk Linggau hanya Rp12.500/kg. Untuk bawang putih, disparitas harga tercatat 11,78%, dengan harga di Kota Tangerang Rp60.000/kg dan di Kota Makassar tetap sesuai HET sebesar Rp40.000/kg. Adapun untuk komoditas Minyakita, disparitas harga masih berkategori rendah sebesar 5,02%.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa secara historis perkembangan inflasi bulan April didominasi oleh komponen inti, berbeda dengan bulan April 2022 dimana inflasi didominasi oleh komponen bergejolak seperti minyak goreng dan daging ayam ras. Oleh sebab itu komponen bergejolak perlu diwaspadai pada April 2025 mengingat sudah tiga minggu pasca Idulfitri 1446 H, harga beberapa komoditas pangan belum menurun secara signifikan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), khususnya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Maluku, Papua Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh.
Komoditas yang menyumbang kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) terbesar pada pekan keempat April 2025 antara lain bawang merah, cabai merah, dan bawang putih. Sementara itu, daging ayam ras dan telur ayam ras justru mencatatkan penurunan IPH. Secara umum, sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami penurunan IPH, antara lain Jawa Timur, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Jawa Barat.
Meski demikian, dalam rakor tersebut, perwakilan daerah memastikan bahwa stok pangan secara umum cukup. Plt Asisten II Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati menyampaikan, "Harga di minggu keempat bulan ini sudah menunjukkan tren penurunan. Namun, kami tetap mencermati harga bawang putih yang di beberapa daerah masih mencapai Rp50.000/kg. Untuk Jakarta, stok bawang putih bisa dipastikan aman." ujarnya.
Sedangkan Pemerintah Daerah Subang juga menjelaskan bahwa harga di tingkat distributor hingga agen sudah sesuai dengan HET. Namun, pedagang kecil kadang menaikkan harga sedikit untuk mendapatkan margin keuntungan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, juga mengingatkan pentingnya pemantauan lapangan.
"Rekan-rekan Kepala Daerah harus rajin turun ke pasar untuk mengecek langsung situasi harga dan pasokan. Kita juga bisa membangun kerja sama antar daerah (KAD) serta mendorong gerakan menanam untuk memperkuat produksi lokal," ujar Tomsi.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Salah satu langkah aksi saat ini yaitu ajakan seluruh pemda untuk mendukung aksi bela beli daging ayam ras dan telur ayam ras di tingkat peternak, guna mengantisipasi penurunan harga yang merugikan peternak.
"Mohon dukungan rekan-rekan Kepala Daerah untuk berpartisipasi dalam aksi bela beli ini. Selain itu, kami juga siap menyerap jagung pipilan kering di NTB yang sedang memasuki panen raya, untuk menjaga harga produsen tetap stabil," tutur Arief.
---
*Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*
No146/R-NFA/IV/2025
28 April 2025
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Email: komunikasi@badanpangan.go.id
Telepon: 0877-8322-0455
