Kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan sangat diperlukan dalam menjawab tantangan dan ancaman yang dialami sektor pertanian serta pangan sekarang ini.
Demikian diungkapkan oleh Plt Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Sarwo Edhy dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Dampak Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional yang diselenggarakan oleh Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Jakarta, Kamis (12/10/2023).
“Kita sedang menghadapi tantangan ditengah kondisi pangan global saat ini, seperti meningkat jumlah penduduk sehingga kebutuhan akan pangan juga semakin bertambah, perubahan iklim yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, serta situasi geopolitk yang memanas”, ungkap Sarwo
Lebih lanjut Plt Sestama tersebut menyebutkan bahwa krisis pangan saat ini tengah menjadi isu global salah satunya merupakan akibat dampak terjadinya El Nino, mengantisipasi kondisi tersebut sejumlah langkah antisipatif dilakukan oleh pemerintah demi menjaga ketahanan pangan.
“Menghadapi terjadinya El Nino, NFA telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasinya, kami telah memerintah BULOG agar menguatkan cadangan pangan pemerintah dengan mengutamakan penyerapan dari dalam negeri” ujar Sarwo
Selain itu pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat dan melakukan Gelar Pangan Murah (GPM) sebagai upaya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen
Pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo mendukung penuh amanah UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres No. 125 tahun 2022.
“Pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan pasokan, stabilitasi harga, dan keterjangkauan pangan di seluruh NKRI untuk mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi” jelas Budi.
Mendukung upaya tersebut, KKP mendorong agar Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) menjadi salah satu program untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional. “Gemarikan adalah upaya dengan melibatkan seluruh komponen bangsa baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha swasta, sekolah/perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan profesional untuk bersama-sama membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar menkonsumsi ikan” ujar Budi
Hadir pada kegiatan tersebut perwakilan dari Badan Riset Dan Inovasi Nasional, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Tenaga Ahli UKP dan Forum BUMDESA Indonesia.
