Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menggelar rapat audiensi dengan DPRD Provinsi Jambi untuk membahas strategi peningkatan stabilitas pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta. (21/1/25).
Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Erpan, menyoroti pentingnya sinergi antara program yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan kondisi harga pangan yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat Jambi,” ujarnya.
Direktur Ketersediaan Pangan NFA Indra Wijayanto menyambut baik diskusi ini dan menekankan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan ketersediaan pangan yang merata. “Kami memahami tantangan yang dihadapi Provinsi Jambi, terutama terkait dengan alih fungsi lahan. Karena itu, sinergi ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada,” pungkas Indra.
Provinsi Jambi menghadapi situasi di mana sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet, sementara lahan pertanian cenderung menyusut. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan pangan. Dalam diskusi, muncul usulan untuk memberikan insentif kepada petani yang mempertahankan lahan pertanian produktif agar tidak dialihfungsikan. “Meskipun sawit memiliki nilai ekonomi yang tinggi, kita perlu menjaga keseimbangan dengan memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan.
Selain itu, peran lembaga yang dapat menjamin penyerapan hasil produksi lokal juga menjadi perhatian utama. “BUMD bisa menjadi mitra strategis dalam menyerap hasil panen petani dan memastikan pasokan pangan tetap aman,” jelas Indra.
Sebagai langkah perlindungan bagi petani, audiensi ini juga mengusulkan pengajuan asuransi usaha tani yang dapat melindungi petani dari risiko bencana atau serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Program ini dinilai praktis dan bisa diajukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian. “Langkah ini penting untuk memberikan rasa aman bagi petani dalam menjalankan usaha mereka,” tambah Indra.
Di sisi lain, NFA juga memperkenalkan program Kios Pangan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di tingkat daerah. Kios ini tidak hanya menjual sembilan komoditas pangan pokok, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pusat distribusi untuk memperkuat sistem logistik pangan. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi menyatakan dukungannya terhadap program ini. “Kios Pangan bisa menjadi solusi konkret untuk mengendalikan inflasi pangan di daerah, kami siap mendukung penuh,” tegas Erpan.
Rapat audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan, diharapkan Provinsi Jambi mampu menghadapi tantangan pangan secara lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
