Program bantuan pangan (banpang) yang telah digagas Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) sejak 2023 telah terlaksana sesuai target dan pelaksanaannya kembali dilanjutkan pada 2024. Program banpang yang telah tuntas di 2023 adalah banpang beras yang disalurkan oleh Perum Bulog dan banpang penanganan stunting berupa paket daging ayam dan telur oleh ID FOOD.
Demi perbaikan dan peningkatan kualitas program, NFA mengadakan rapat evaluasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam pemberian banpang tahun 2023 dan rencana kegiatan tahun 2024, di Jakarta, Senin (19/2/2024). Bersama para stakeholder pangan yang terkait, NFA menghimpun masukan-masukan guna sebagai evaluasi perbaikan pelaksanakan keberlanjutan program di 2024 ini.
“Hari ini kami mengumpulkan segenap stakeholder pangan untuk secara bersama-sama mendalami program bantuan pangan yang telah kita kerjakan tahun 2023. Adapun database yang digunakan dalam banpang beas tahun lalu adalah data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Kementerian Sosial, sementara database banpang penangangan stunting dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),” urai Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani.
“Evaluasi kita hari ini tertuju pada beberapa hal antara lain kuantitas dan kualitas bahan pangan harus terus diperhatikan oleh BUMN pelaksana, penyaluran banpang di wilayah remote atau sulit dijangkau dapat dilakukan secara rapel namun harus tetap memperhatikan kelengkapan dokumen, serta pentingnya dokumentasi foto dan video sebagai kelengkapan bukti salur,” tambah Rachmi.
Beberapa masukan yang dicatat antara lain dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan rekomendasi terkait perbaikan tata kelola agar penyaluran banpang beras, daging ayam, dan telur terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip good governance. Ombudsman di kesempatan tersebut menekankan perbaikan dan sinergi terkait data penerima banpang, terutama bagi masyarakat yang memenuhi syarat namun belum termasuk.
Dari Sekretariat Kabinet memberi masukan perlunya sistem pelaporan yang terintegrasi mengenai penyaluran banpang dan diharapkan dapat mulai diimplementasikan di tahun ini. Sementara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyampaikan dikarenakan database banpang beras tahun 2024 menggunakan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dikelola Kemenko PMK, maka pihaknya membuka ruang dalam perbaikan basis data.
