PALANGKARAYA – Pemerintah telah menerapkan langkah antisipasi dalam menghadapi ancaman kekeringan yang bisa berujung pada kekurangan pangan. Salah satunya dengan memberikan bantalan ekonomi berupa program bantuan pangan (banpang) beras.

Karena menaruh perhatian besar akan hal itu, Presiden Joko Widodo konsisten memantau penyaluran banpang beras di pelosok negeri bersama Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Presiden katakan kelanjutan program telah dipastikan melalui ketersediaan APBN. Jokowi juga menjamin beras yang disalurkan merupakan beras berkualitas yang dikelola oleh Perum Bulog.

"Begini, kemarin kita hitung, jadi nanti (banpang beras) akan dilanjutkan, yaitu masuk ke Agustus, masuk lagi ke Oktober, masuk lagi ke Desember. Kita syukuri karena hitung-hitungan APBN bisa seperti itu," kata Jokowi di Gudang Bulog Bukit Tunggal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu (26/6/2024).

"Ini berasnya yang diterima bagus bagus ya? Karena yang dikirimkan ke bapak ibu semuanya itu adalah beras-beras premium. Inilah perbaikan yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan oleh Bulog karena kita tahu sekarang, Bulog terus memperbaiki manajemen pengelolaan yang ada di dalamnya," sambungnya.

Kepala Negara turut mengelaborasi soal keseimbangan harga pangan pokok yang harus dijaga pemerintah. "Mengurus yang namanya beras itu bukan gampang. Kalau harganya naik, petani senang (tapi) ibu ibu tidak senang. Ini yang bertolak belakang. Itulah memang tugas pemerintah menyeimbangkannya," sebut Presiden.

Terakhir, Presiden menjelaskan dengan stok beras di Bulog yang besar, per hari ini di angka 1,7 juta ton, dirinya yakin harga pangan stabil dan stok aman. Masyarakat pun bisa tenang.

Saat ditemui usai mendampingi Presiden Jokowi, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyatakan program banpang beras yang menggunakan beras berkualitas dari Bulog, akan terus dilanjutkan setelah Juni ini. Bahkan alokasi penyalurannya meningkat dibandingkan tahun lalu.

"Banpang beras ini benar-benar terbukti ampuh sebagai bantalan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. Tahun lalu alokasinya total 7 bulan penyaluran dan tahun ini atas arahan Bapak Presiden Jokowi, sampai 9 bulan, karena setelah Juni ini, lanjut lagi di Agustus, Oktober, dan Desember," sebutnya.

Lebih lanjut, Arief menyoroti tren pelemahan rupiah terhadap dollar. Ia terus mendorong sebaiknya produksi dalam negeri dapat terus digenjot. Tatkala ada kelebihan di dalam negeri, maka dapat dilakukan ekspor.

"Ini waktunya kita meningkatkan produksi dalam negeri, apalagi harga pangan dunia sedang tinggi. Kita siapkan untuk produksi dalam negeri, kalau kita kelebihan pun kita bisa ekspor. Waktunya kita jadi lumbung pangan. Jadi kalau menyikapi currency rate yang tinggi, maka ini waktunya produksi dalam negeri," tutupnya.

Dalam lawatan Presiden hari ini turut hadir Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

—————————————————————

*Siaran Pers*

*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*

116/R-NFA/VI/2024

26 Juni 2024

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

komunikasi@badanpangan.go.id

Telp : 087783220455