Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) wilayah merupakan salah satu tools untuk menggambarkan kerawanan pangan dan gizi. Hal ini disampaikan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Nyoto Suwignyo saat memberi arahan pada pertemuan Evaluasi Kegiatan SKPG 2023 di Lombok, Jumat (1/12/2023).

"Saya rasa pertemuan ini menjadi penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPG provinsi dan kabupaten/kota yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi"

Nyoto juga menekankan bahwa untuk merumuskan kebijakan, program dan intervensi penanganan kerawanan pangan dan gizi, perlu diperkuat analisis SKPG di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. "Analisis SKPG harus menjadi dasar dalam penentuan program dan kegiatan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi daerah guna mewujudkan pangan kuat indonesia berdaulat" ungkap Nyoto.

Pada kesempatan tersebut Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi NFA, Nita Yulianis menyampaikan analisis SKPG nasional bulan November 2023 yaitu sebanyak 23 provinsi dalam kategori aman, dan 11 provinsi dalam kategori waspada. "Untuk provinsi yang dalam kategori aman, agar melakukan program dan kebijakan yang dapat mempertahankan hal tersebut, dan untuk provinsi yang dalam  kategori waspada, agar segera melakukan langkah  intervensi sesuai rekorndasi analisis serta dengan tetap memantau data iklim dan kebencanaan", ujar Nita.  

Pada kesempatan ini juga disampaikan hasil analisis SKPG oleh beberapa provinsi yaitu Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku. Disampaikan bahwa hasil analisis SKPG tersebut sudah dimanfaatkan oleh beberapa provinsi dalam penentuan program ketahanan pangan dan gizi yaitu: (1) Provinsi Jawa Tengah melakukan intervensi penanganan stunting sebanyak 14.000 paket di 9 kab/kota; (2) Provinsi Nusa Tenggara Barat melalukan intervensi bantuan pangan untuk balita stunting, gizi kurang, ibu hamil/menyusui, lansia dan penduduk rentan rawan pangan di kabupaten rentan rawan pangan; (3) Provinsi Bengkulu memberikan bantuan benih untuk peningkatan produksi dan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Hadir sebagai narasumber perwakilan dari tim SKPG pusat yaitu dari Kementerian Pwetanian, Kementerian Kesehatan, BNPB dan BMKG. Peserta pertemuan merupakan Penanggung jawab teknis analisis SKPG dari 38 provinsi.