MEDAN – Masa tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan gempa di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) resmi diperpanjang hingga 24 Desember 2025. Sejumlah wilayah masih mengalami kerusakan berat dan belum pulih sepenuhnya. Menyikapi kondisi tersebut, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Pertanian Ali Jamil bersama Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa memimpin rapat koordinasi (Rakor) persiapan kedatangan dan distribusi bantuan Kementan–Bapanas Peduli di Posko Penanggulangan Bencana Sumut, Gedung Pramuka, Kamis (11/12/2025).
Rakor yang melibatkan perwakilan Kementerian Pertanian, Bapanas, TNI AL, Pelindo, Pemprov Sumut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bulog, dan lembaga teknis lainnya ini menyepakati skenario teknis agar seluruh bantuan yang dikirim menggunakan KRI Banda Aceh (KRI BAC) dapat dibongkar dan disalurkan tanpa jeda.
KRI Banda Aceh dijadwalkan sandar di Dermaga Pelindo Ujung Baru 104, Belawan pada Selasa, 16 Desember 2025 pagi. BPBD Sumut menyiapkan 25 truk untuk mengangkut bantuan ke daerah tujuan segera setelah bongkar muat selesai. TNI AL akan mengerahkan personel untuk mendukung kelancaran proses tersebut.
Sebelumnya, daftar bantuan Kementan–Bapanas Peduli yang memuat pangan dan kebutuhan sehari-hari lainnya telah disampaikan ke Pemprov Sumut untuk dialokasikan ke 10 kabupaten/kota berstatus tanggap darurat. Selanjutnya, Pemprovsu bersama Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut juga menyiapkan penyempurnaan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) benih dan lahan terdampak guna mempercepat pemulihan sektor pertanian.
Sebagai tindak lanjut Rakor, pembagian bantuan per daerah akan ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan dan jumlah pengungsi. Staf Ahli Menteri Pertanian dan Deputi I Bapanas dijadwalkan hadir mengawal prosesi serah-terima bantuan dari KRI BAC, sementara tim teknis bersiaga di wilayah masing-masing untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
Deputi Ketut Astawa menegaskan bahwa sesuai arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Tim Kementan–Bapanas terus diminta aktif membantu Pemprov Sumut memastikan ketersediaan pangan tetap aman selama masa tanggap darurat.
“Keputusan Bapak Gubernur sangat tepat. Dari pemantauan kami, kondisi di lapangan masih membutuhkan perhatian intensif. Bapanas dan Kementan akan tetap support untuk memastikan bantuan tersalurkan cepat dan tepat melalui koordinasi penuh dengan Pemda dan seluruh mitra terkait,” ujarnya.
Di lokasi berbeda, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa seluruh bantuan yang dikirim ke wilayah terdampak bencana dikawal secara penuh sejak proses keberangkatan hingga diterima di posko. Mentan menyampaikan bahwa dukungan pemerintah tidak hanya berupa barang, tetapi juga pengawalan langsung oleh Kementan dan Bapanas di setiap provinsi terdampak.
“Hari ini untuk dua kali pengiriman itu bentuk barang. Jadi semua kita bentuk barang. Hari ini kurang lebih Rp 10 miliar. Minggu lalu sudah berangkat Rp 34 miliar, jadi sudah Rp 44 miliar. Dan itu barang, saya ulangi, dalam bentuk barang, kami kirim, kami kawal. Kami ulangi, kawal dari sini, kita lepas. Kemudian naik di kapal, kami lepas,” ujar Amran.
Ia menambahkan bahwa penerimaan bantuan di lapangan dilakukan langsung oleh tim Kementan dan Bapanas yang telah ditugaskan secara khusus di setiap wilayah terdampak. Mereka diminta untuk tetap berada di lokasi hingga seluruh proses penanganan bencana selesai. “Kemudian yang menerima adalah orang Kementerian Pertanian dan Bapanas. Dua eselon satu kami tugaskan di tempat bencana, dan tidak boleh tinggalkan sebelum selesai bencana ini,” tegasnya.
Berikut wilayah yang memperpanjang status tanggap darurat di Provinsi Sumatera Utara:
1. Kabupaten Tapanuli Tengah – sampai 23 Desember 2025
2. Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Kabupaten Tapanuli Utara
4. Kabupaten Langkat – sampai 16 Desember 2025
5. Kota Medan
6. Kota Sibolga – sampai 23 Desember 2025
Adapun wilayah yang menetapkan status transisi darurat/pemulihan:
1. Kota Padangsidimpuan
2. Kabupaten Mandailing Natal
3. Kabupaten Batubara – sampai 5 Juni 2026
Dengan dukungan logistik jalur laut, penyaluran Banpang beras reguler, Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta bantuan non-pangan lainnya, pemerintah memastikan ketersediaan pangan tetap aman selama masa tanggap darurat diperpanjang. Penguatan stok ini menjadi langkah strategis untuk menjaga ketenangan masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur di Sumatra Utara.
------------
