Pemerintah melakukan monitoring penanganan dampak bencana alam dan kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan untuk memetakan masalah yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA, Rachmad Firdaus yang hadir pada kesempatan tersebut, Jumát (10/11/2023).
“Rawan pangan yang terjadi di Distrik Amuma disebabkan oleh terjadinya gagal panen, itu terjadi akibat cuaca ekstreem yang saat ini melanda sebagian besar wilayah Indonesia”, ucap Rachmad kemudian.
Lebih lanjut Rachmad juga menjelaskan bahwa berita yang beredar tidak benar. “Jadi berita bahwa kematian disebabkan karena kelaparan dan gizi buruk tidaklah benar, tapi lebih kepada penyakit ISPA, malaria, usia tua dan komplikasi sakitnya” jelas Rachmad.
Pada kunjungan kerja tersebut NFA akan melakukan penguatan cadangan pangan daerah dan lumbung pangan di Kabupaten Yahukimo terutama daerah-daerah yang rentan terjadinya rawan pangan, sekaligus transfer teknologi yang dapat memperpanjang masa simpan pangan.
Bersamaan dengan itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency menyalurkan bantuan pangan kepada warga di Kabupaten Yahukimo, Papua Selatan yang mengalami krisis pangan. Bantuan yang diberikan sebanyak 200 paket yang terdiri dari beras dan minyak goreng, selain itu pada kesempatan tersebut juga disalurkan bantuan pangan tahap ke 2 oleh Kanwil Bulog Papua dan Papua Barat.
Tidak adanya jalur darat dan terbatasnya penerbangan membawa bantuan serta masalah keamanan merupakan kendala yang dihadapi untuk menyalurkan bantuan agar cepat sampai dilokasi.
Kemiskinan ekstreem di Papua Pegunungan termasuk yang tertinggi dan kondisi prevalensi stunting juga tertinggi (> 30%), pada tahun 2022 (34,60%) justru mengalami kenaikan 5,1% dibandingkan tahun 2021 (29,5%), Menko MK meminta agar K/L terkait percepatan pengentasan kemiskinan ekstreem dan percepatan penanganan stunting untuk lebih mengoptimalkan kegiatan 2024 di Papua serta meminta Pemda menangani hal tersebut dengan optimalisasi Dana Otonomi yang ada.
Selain itu, Pemda juga diminta agar berani mengambil aksi nyata dalam rangka tujuan kesejahteraan masyarakat dan jika diperlukan diskresi penggunaan DAU dan Anggaran khususnya Kemenko PMK akan mendukung sepenuhnya, karena memang diperlukan inovasi cepat, tepat dan efektif untuk percepatan pembangunan Papua.
Hadir pada kunjungan kerja tersebut perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, BNPB, Pj Gubernur Papua Pegunungan dan Bupati Yahukimo serta pimpinan TNI/Polri wilayah Papua Pegunungan.
