SURABAYA — Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, pemerintah terus mengintensifkan langkah kolaboratif untuk mengendalikan harga pangan pokok strategis. Sebanyak 35 pelaku usaha dan produsen di bidang pangan, serta asosiasi petani di Jawa Timur menandatangani Komitmen Bersama Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan. Komitmen ini difokuskan pada penguatan stabilitas pasokan dan harga bahan pokok penting di tengah peningkatan permintaan musiman.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto menegaskan pengendalian harga menjadi prioritas utama. Distribusi harus lancar dan stok tidak boleh tertahan.
“Jadi stok itu harus segera keluar. Stoknya cukup kalau distribusinya terhambat, nanti konsumen juga akan jadi persoalan,” ujarnya saat penandatanganan komitmen di Polda Jawa Timur (11/2/26).
Pemerintah telah menyiapkan instrumen stabilisasi jika terjadi fluktuasi harga di pasar melalui intervensi langsung dan pengawasan ketat. Langkah utamanya meliputi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, Bantuan Pangan, pengawasan distribusi untuk mencegah penimbunan, serta pemantauan harga secara real time yang dilakukan oleh tim Satgas Sapu Bersih.
Menurut data Bapanas per 12 Februari 2026, total beras yang dikelola Perum Bulog masih sangat kuat dengan berada di level 3,41 juta ton. Realisasi serapan setara beras dari produksi dalam negeri oleh Bulog pun semakin melesat.
Dalam update terbaru Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 per Februari 2026, telah dikalkulasikan stok seluruh pangan pokok strategis masih mencatatkan level yang memadai sampai akhir Maret 2026 yang merupakan selesainya momen Ramadan dan Idulfitri.
Stok cabai besar dan cabai rawit masing-masing sampai akhir Maret 2026 masih akan ada 73,38 ribu ton dan 152,7 ribu ton. Untuk daging sapi/kerbau 176,78 ribu ton. Lalu surplus daging ayam dan telur ayam ras masing-masing 586,2 ribu ton dan 267,25 ribu ton. Gula konsumsi di 768,77 ribu ton. Terakhir, minyak goreng diperkirakan masih ada hingga 3,56 juta ton.
“Untuk ramadan dan lebaran ini kita pastikan stok aman, dan akan kita jaga terus harganya. Kita juga harus segera melakukan operasi pasar mana kala harga di pasaran lebih dari harga HAP dan HET. Jadi kita punya peluru yang dikuasai oleh pemerintah,” terang Andriko.
Andriko menekankan bahwa momentum ini adalah panggilan tanggung jawab bersama. “Kalau kemarin istilahnya Merah Putih memanggil. Jadi kalau Merah Putih memanggil, kita semua harus turun,” katanya, seraya mengajak produsen dan pelaku usaha menjaga stabilitas harga agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang.
Dirreskrimsus Polda Jawa Timur Kombes Pol Roy Sihombing memastikan aparat akan mengawal stabilitas tersebut melalui pengawasan intensif terhadap potensi penimbunan dan permainan harga.
“Kami pastikan Satgas Pangan Polda Jatim bersama jajaran polres siap melakukan langkah hukum tegas dan terukur apabila ditemukan pelanggaran, sekaligus mendukung distribusi pangan berjalan lancar sesuai ketentuan,” tegas Roy.
Selain harga dan pasokan, pengawasan juga diarahkan pada mutu dan keamanan pangan. “Harga jelas kita awasi ketat. Kalau yang mutu ini kan tiap komoditas berbeda-beda, kalau kedelai satu mutu, kalau beras kan ada dua mutu ya, premium dan medium. Masing-masing komoditas punya persyaratan, nah itu jangan dilanggar,” ujar Andriko.
Ia menegaskan pangan yang beredar harus aman dan tidak membahayakan kesehatan. “Karena kita ingin semua makanan yang dimakan masyarakat itu aman, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak boleh berpotensi menimbulkan penyakit,” tambahnya.
Penandatanganan komitmen ini turut disaksikan Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perizinan, serta Satgas Pangan dari Polda dan Polres se-Jawa Timur.
---------------------------
Siaran Pers
Badan Pangan Nasional (Bapanas)
075/R-BAPANAS/II/2026
12 Februari 2026
