JAKARTA – Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi pangan, pemerintah akan segera menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. 

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan bantuan pangan beras akan mulai disalurkan pada Senin 11 September mendatang. “Mulai Senin depan Bulog akan mendistribusikan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta KPM selama tiga bulan ke depan. Ini merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil. Di samping itu, sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo, bantuan pangan beras ini juga untuk membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah,” ujar Arief di Gedung DPR RI, Kamis (07/09/2023).

Lebih lanjut, Arief menekankan pada proses penyaluran perlu ada kesesuaian dan meminimalisir kekeliruan di lapangan. “Data penerima bantuan pangan beras agar benar-benar dilakukan cross check, sehingga bisa tepat sasaran. Khusus distribusi ke daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan) diperlukan efektivitas pengiriman, misalnya dengan langsung mengirimkan sekaligus untuk paket bantuan dua atau tiga bulan. Ini semata-mata untuk akselerasi pengiriman agar cepat tersampaikan,” papar Arief.

“Tentunya dengan adanya bantuan pangan beras yang digelontorkan ke masyarakat seperti ini, seyogyanya dapat menekan harga di pasar. Apalagi ini dilaksanakan selama tiga bulan dan itu ekuivalen sekitar 7 sampai 8 persen. Kita akan terus berupaya menekan harga beras di pasar sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan panic buying,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, bantuan pangan beras tahap pertama telah rampung disalurkan sejak April hingga Juli 2023. Dengan sasaran target 21,353 juta KPM di 38 Provinsi dengan jumlah total beras mencapai 640 ribu ton telah berhasil direalisasikan secara kolaboratif. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait, baik unsur kementerian/lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga kemasyarakatan, hingga Satgas Pangan Polri.

“Kita memang perlu kembali melaksanakan program bantuan beras yang digagas Bapak Presiden Joko Widodo ini, karena mampu memberikan manfaat besar serta dampak positif bagi stabilitas perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Program ini memang didesain untuk memberikan multiplier effect, terutama untuk pengendalian inflasi nasional,” pungkas Arief. 

Dalam statistik perberasan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 1 September 2023 lalu, tercatat pada bulan Februari 2023 tingkat inflasi beras (month to month) sebesar 2,63%. Kemudian menurun sampai 0,03% pada bulan Juli, namun kembali meningkat menjadi 1,43% di Agustus 2023. Terkait itu, andil inflasi beras (month to month) 0,08% pada Februari juga sempat turun dan membesar kembali di Agustus mencapai 0,05%. Bantuan pangan beras tersebut dinilai mampu meredam laju kenaikan harga beras sepanjang April sampai Juli 2023 sehingga berdampak pada terjaganya tingkat inflasi secara umum. 

Sebelumnya dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/08/2023) Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya agar segera mendistribusikan bantuan pangan beras tahap kedua."Perlu saya sampaikan mulai awal September ini akan didistribusikan secepatnya bantuan pangan beras, satu keluarga penerima manfaat dapat 10 kg beras. Ini juga seperti semi operasi pasar." kata Jokowi. 

.

——————————

Siaran Pers

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)

188/R-NFA/IX/2023

07 September 2023

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

komunikasi@badanpangan.go.id

Telp : 087783220455