Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nyoto Suwignyo hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin pagi.
Dalam kesempatan tersebut, Nyoto memaparkan beberapa komoditas dengan harga 10% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)/Harga Acuan Penjualan (HAP) yakni Jagung di Tingkat Peternak (34,66% > HAP), Beras Medium Zona 3 (22,48% > HET), Beras Medium Zona 2 (16,30% > HET), Beras Premium Zona 3 (12,27% > HET), dan Telur Ayam Ras (13,67% > HAP). Kenaikan tertinggi Beras Medium untuk masing-masing zonasi ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Papua. Sementara kenaikan tertinggi Beras Premium untuk masing-masing zonasi ada di Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Untuk itu sepanjang pekan ketiga Agustus 2023 NFA telah melakukan berbagai upaya antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM) di 12 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bersama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), penyaluran bantuan pangan daging ayam ras dan telur ayam ras untuk mencegah stunting di 7 provinsi, Fasilitasi Ditribusi Pangan (FDP) sejak Maret 2023 dengan total sebanyak 1.396 ton, serta Monev Harga Pangan dan Tindak Lanjut Pengendalian Harga Bawang Putih. Di samping itu, upaya penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
“NFA saat ini disamping sedang memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah, juga mendorong seluruh Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk dapat memperkuat cadangan pangan pemerintah daerahnya serta meningkatkan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) sebagai antisipasi terhadap terjadinya kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, dan lainnya,” jelas Nyoto (21/08/2023).
Sejalan dengan upaya NFA, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut mendorong seluruh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggarannya seperti dana reguler atau dana Bansos dari sektor pertanian, perdagangan, ekonomi, dan juga dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk meminimalkan resiko penurunan produksi pangan yang dapat disebabkan oleh El Nino.
“Jadi Pemda-Pemda tolong untuk menggelontorkan juga Bansosnya baik dalam bentuk tunai maupun non tunai, baik dari APBD maupun juga CSR dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di lingkungan masing-masing menggalang solidaritas sosial karena puncak El Nino diperkirakan September, Agustus ini saja di beberapa daerah sudah terjadi kekeringan,” ujarnya.
Melalui strategi sinergi dan kolaborasi ini Nyoto berharap upaya pengendalian inflasi di tengah terpaan El Nino dapat terus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama seluruh elemen masyarakat baik kalangan akademisi, asosiasi, serta para pelaku usaha pangan selaras dengan arahan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.
