Penguatan koordinasi dalam rangka pemantapan kebijakan penganekaragaman pangan dilakukan Badan Pangan Nasional melalui forum pembahasan matriks lampiran RPerpres Pengenakeragaman Pangan berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal, khususnya sektor kelautan dan perikanan yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Senin (08/05/23) di Jakarta. 

Mengawali pembahasan lampiran RPerpres, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Rinna Syawal menyampaikan tentang latar belakang penyusunan RPerpres, progres penyusunan serta matriks lampiran RPerpres khusus  sektor kelautan dan perikanan.

“Saran dan kontribusi dari KKP diharapkan untuk melengkapi dan menyempurnakan matriks lampiran RPerpres ini, sehingga lebih akomodatif dalam penyelenggaraan penganekaragaman pangan,” tegasnya. 

Hal ini menurutnya akan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan lampiran rencana aksi khusus sektor Kelautan dan Perikanan oleh internal KKP untuk kemudian dapat disampaikan pada rapat tim PAK mendatang. 

Rinna menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah sangat responsif dalam pembahasan kegiatan, target, serta indikator sektor kelautan dan perikanan dalam matriks lampiran RPerpres, sehingga dapat segera finalisasi untuk kemudian dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Revisi Perpres penganekaragaman pangan ini merupakan salah satu upaya NFA dalam percepatan harmonisasi berbagai regulasi terkait pangan sebagaimana arahan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi. Harmonisasi ini sebagai landasan dalam upaya membangun tata kelola pangan yang lebih baik khususnya kebijakan mengenai penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. 

#MakanEnakMakanSehatMakanB2SA
#badanpangannasional #pangan #pangankuatindonesiaberdaulat #penganekaragamanpangan #diversifikasipangan #perpres #b2sa #ketahananpangan #kemandirianpangan #kedaulatanpangan