Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sumatera Utara pada Jumat (15/09/2023).
Saat meninjau komplek pergudangan Pulo Brayan Darat II Kota Medan, Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy mengatakan stok beras yang ada saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras hingga akhir tahun 2023. Selebihnya akan digunakan untuk kebutuhan penting lainnya seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan mitigasi bencana.
"Berdasarkan informasi dari Pimpinan Wilayah Bulog Sumatera Utara, jumlah yang ada di gudang ini lebih kurang ada 28 ribu ton, yang ini siap untuk disampaikan kepada masyarakat di Sumatera Utara kaitan dengan bantuan pangan yang sudah dimulai pada bulan September ini sampai dengan November 2023," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi VI DPR RI Sudin mengatakan pemenuhan kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terpaksa dilakukan dari luar negeri karena jumlah produksi domestik tidak sanggup untuk memenuhi tingginya permintaan pasar, sehingga memicu kenaikan harga gabah dan beras hingga saat ini.
"Biasanya gudang ini kosong karena tidak bisa menyerap padi lokal, sekarang diimpor lah sampai hari ini sudah masuk 40 ribu ton dan akan dibagikan kepada masyarakat sesuai perintah Presiden mulai bulan September, Oktober, dan November kurang lebih hampir 28 ribu sekian ton," ungkap Sudin.
Sebelumnya rombongan telah meninjau lokasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Gapoktan Tani Mandiri di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara dan berdiskusi dengan masyarakat setempat. Kunker dilanjutkan dengan audiensi di rumah dinas Bupati Batu Bara Zahir untuk berdiskusi mengenai sektor pembangunan pertanian dan perkebunan.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita, Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi ID FOOD Bernadetta Raras, jajaran pemerintah daerah, serta sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI.
