Kerawanan pangan dan gizi harus terus diwaspadai dan diantisipasi oleh pemerintah pusat dan daerah melalui serangkaian upaya mitigasi dan peringatan dini, demikian dikatakan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nita Yulianis saat menjadi narasumber Sosialisasi SKPG dalam rangka Penanganan Kerawanan Pangan Kota Bogor di Balai Kota Bogor, Rabu (17/05/2023).

“Angka Prevalance of Undernourishment (PoU) tahun 2022 Kota Bogor sudah dibawah target RPJMN (5,35%) yaitu sebesar (5,35%) dan masuk dalam kategori “Aman” berdasarkan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) rilis April, namun perlu mewaspadai beberapa titik kecamatan dari aspek pemanfaatan agar tidak terjadinya balita gizi kurang atau rentan rawan pangan”, ungkap Nita. 

Pada kesempatan ini disampaikan juga bahwa gerakan selamatkan pangan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional sejak 2022 merupakan upaya pencegahan dan penyelamatan pangan berlebih berpotensi food waste yang dapat dimanfaatkan untuk turut mendukung upaya menurunkan kerawanan pangan dan gizi di Indonesia. 

Prof. Dr. Ir Drajat Martianto, M.Si., menyampaikan bahwa SKPG diperlukan untuk  mengantisipasi kejadian kerawanan pangan secara berjenjang dan dilakukan secara periodik (bulanan) dan terus menerus yang sifatnya lebih dinamis dan dapat digunakan untuk prediksi apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. 

Pada hari yang sama Pemkot Bogor juga telah melaunching program “Pemkot Penting-lur” yaitu penyaluran bantuan pangan berupa telur. Program ini melibatkan ASN dan BUMD yang ada di Kota Bogor dengan memberikan kepeduliannya berbagi satu setengah kilogram telur untuk diberikan kepada anak stunting dilakukan selama 6 bulan dimulai bulan Mei sampai Oktober. Seluruh kecamatan menyalurkan kepadan masing-masing kelurahan. 

Hadir pada Sosialisasi ini PKK kecamatan dan kelurahan Kota Bogor yang merupakan lokus stunting dan daerah rawan pangan prioritas 2 serta 3, unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor.