Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Provinsi Jawa Timur pada Rabu (27/9/2023). Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mendampingi kunjungan legislatif yang meninjau ke Gudang Perum Bulog Surabaya Utara.
Dalam persamuhan terdapat diskusi komprehensif yang membahas persoalan gejolak harga beras yang terjadi saat ini. Langkah-langkah antisipatif penting segera diimplementasikan, terutama yang sesuai dengan kewenangan NFA. Selain itu perlu disusun Perencanaan Pangan sesuai dengan amanat UU No 18/2021 tentang Pangan (Pasal 10).
“Ada usulan agar dilakukan revisi UU No. 18/2012 tentang Pangan untuk memperkuat petani dan konsumen terkait permasalahan gejolak harga beras (pangan). Komisi IV akan melakukan pembahasan dan kajian internal terkait hal tersebut.” Ujar Ketut
Deputi Ketut turut memaparkan kondisi harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang telah menyentuh Rp 7.000 per kg. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan Bulog untuk menyerapnya gabah lokal.
Untuk itu, pemerintah telah melakukan langkah pengendalian harga dan inflasi melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara masif ke semua lini pasar serta penyaluran bantuan pangan tahap kedua yang menyasar ke 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Lebih lanjut sebagaimana data dari Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur tercatat realisasi pengadaan beras dalam negeri ada di 174 ribu ton dari total ketersediaan beras 297 ribu ton. Sementara realisasi penyaluran beras SPHP telah capai 71,9 ribu ton dan program bantuan pangan beras tahap kedua di angka 21,6 ribu ton atau 67,25%.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi kinerja Bulog Kanwil Jawa Timur dalam mengamankan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola.
“Kita menemukan fenomena yang menarik karena di Sidoarjo rupanya harga beras medium di pasaran itu di Rp 14.000 per kg, disini Rp 10.900 per kg. Artinya itu paling murah yang pernah saya dengar saat ini. Kebijakan atau cara kerja pimpinan daerah dan cadangan Bulog yang tersedia itu menjadi faktor penting," ujar Anggi.
"Selanjutnya ada hal yang berkembang di diskusi hari ini, apakah memang harus ada subsidi di hilir. Kalau sekarang kan (bentuknya) subsidi pupuk, lalu Bulog menyerap gabah petani. Nah bagaimana kalau ada anggaran untuk di hilirisasi. Ini menjadi kajian dan PR di Komisi IV untuk segera kita selesaikan," imbuhnya.
Turut hadir pada kegiatan hari ini antara lain Bupati Sidoarjo.Ahmad Muhdlor, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi, Direktur Human Capital Perum Bulog Purnomo Sinar Hadi, Direktur Utama PT Garam Arif Haendra beserta anggota Komisi IV DPR RI.
