Dalam rangka pengendalian inflasi pangan bergejolak (volatile food), Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan asosiasi pelaku usaha pangan, salah satunya melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri pada Senin (13/11/2023) di Jakarta.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, kondisi ketersediaan pangan dalam negeri masih relatif cukup meskipun terbatas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah. Untuk itu di samping meningkatkan ketersediaan melalui percepatan pengadaan dalam negeri, dilaksanakan pula kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan percepatan realisasi penyerapan dana dekonsentrasi oleh pemerintah daerah sebagaimana arahan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.
"Kami menghimbau kepada Dinas Pangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mempercepat realisasi penyerapan dana dekonsentrasi terutama dalam rangka pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah. Provinsi dengan realisasi yang rendah akan direalokasi ke Provinsi lain dan tahun 2024 akan dikurangi alokasi anggarannya," jelasnya.
Sesuai data NFA tanggal 11 November 2023, dari total anggaran Rp 57,21 milyar dana dekonsentrasi baru terserap Rp 142 milyar atau (40%). 8 provinsi dengan penyerapan terendah di bawah 30% yaitu DKI Jakarta 14%, Kalimantan Tengah 16%, Kalimantan Timur 17%, Riau 81%, Kalimantan Barat 27%, Nusa Tenggara Timur 28%, Banten 28%, dan Kalimantan Selatan 29%.
Di kesempatan yang sama, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presidenan Edy Priyono mengatakan beberapa komoditas yang pangan perlu dicermati antara lain telur ayam, jagung pipilan kering, beras medium, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kedelai, dan gula pasir. Khusus untuk komoditas bawang merah, dalam hal ini pemerintah akan mendongkrak harga bawang merah agar bisa naik kembali ke level wajar.
"Saya kira cara-cara yang dilakukan oleh Bulog maupun Badan Pangan sudah real dan sudah baik dalam arti mengadakan pangan murah dan sebagainya karena itu kemudian meskipun beras di pasar itu harganya relatif tinggi sehingga itu menguntungkan petani tetapi di sisi lain terutama untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, itu bisa ditolong oleh program-program pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya dalam pengarahan kepada PJ Gubernur dan Bupati/Walikota pada 30 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta optimalisasi pemanfaatan APBD dan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi. Presiden meminta pemerintah daerah untuk fokus meminimalkan disparitas harga pangan antar wilayah konsumen dengan sentra produksi.
