Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus mendorong pemerintah daerah guna meningkatkan cadangan pemerintah daerah. Ini mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 15 Tahun 2023 tentang jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah yang mencakup Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK), dan Cadangan Beras Pemerintah Desa (CBPD).
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA Nyoto Suwignyo menuturkan total CBPP sampai minggu kedua September telah mencapai 6.433,10 ton. “Kami selalu meminta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan CBPP yang dikelola di masing-masing daerah. Sampai minggu kedua September masih ada 3 provinsi yang belum memiliki CBPP, yaitu DKI Jakarta, Maluku Utara, dan Gorontalo. Namun untuk DKI Jakarta mempunyai BUMD Food Station. CBPP ini penting sebagai salah satu strategi pengendalikan inflasi,” beber Nyoto dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemdagri) Tomsi Tohir, Senin (18/09/2023).
Lebih lanjut Nyoto memaparkan mulai awal September sampai November, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras total 640 ribu ton kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di samping itu, bantuan penanganan stunting berupa telur dan daging ayam turut disalurkan kepada 1,446 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) selama 3 bulan.
Melalui gerakan ‘SIGAP SPHP (Siap Jaga Harga Pasar dengan SPHP), NFA mendorong Perum Bulog menggelontorkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke semua lini pasar, baik pasar tradisional, ritel modern, dan juga termasuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Terkait optimalisasi dana dekonsentrasi guna mendukung pengendalian inflasi daerah yang bersumber dari NFA, Nyoto mendorong 22 provinsi yang belum ada penyerapan anggaran dekonsentrasi untuk dapat melakukan akselerasi.
Nyoto turut memaparkan inisiasi NFA dalam menggarap piloting kegiatan dalam rangka upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di 22 kabupaten/kota dengan jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 98.600 KK. Sumber pendanaan kegiatan ini melalui anggaran Bantuan Pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Irjen Kemdagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah agar benar-benar secara masif melaksanakan penyaluran bantuan pangan beras seperti yang dititahkan oleh Presiden Jokowi. “Harga beras masih naik, ini berarti kegiatannya belum masif. Tolong perintah Presiden agar kepala daerah dan Bulog untuk betul-betul dipercepat penyalurannya. Kalau penyalurannya disegerakan, yakin harga akan turun. Kepala daerah agar aktif komunikasi dengan Bulog untuk bantuan pangan beras ini,” tegas Tomsi.
Dalam Rakor turut dibahas pula mengenai gejolak harga gula yang tengah terjadi. Menanggapi ini, NFA menjelaskan bahwa hal ini merupakan efek dari terbitnya Perbadan Nomor 17 Tahun 2023.
“Dalam Perbadan 17 Tahun 2023 itu, NFA telah melakukan perubahan terhadap Harga Acuan Pemerintah (HAP) untuk pembelian gula, yang semula Rp 11.000 per Kg, dinaikan menjadi Rp 12.500 per Kg. Kenaikan harga gula saat ini memang sudah kami sadari, karena kami harus menjaga HAP gula yang memang terjadi kenaikan karena dampak kenaikan harga BBM dan situasi global, serta E Nino. HAP ini sudah lama belum disesuaikan dan baru bulan Juli dapat disesuaikan kembali. Kami yakin dalam waktu berikutnya akan terjadi harga kesetimbangan baru dan harga gula akan kembali normal,” pungkas Nyoto.
