Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Untuk itu peningkatan produksi pangan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta pemberian insentif menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkannya.
Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir di Jakarta pada Senin (6/5/2024), Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui GPM, khususnya untuk komoditas yang sedang mengalami gejolak, seperti bawang merah.
"Beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional menyikapi kenaikan harga bawang merah adalah dengan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) khusus untuk bawang merah di Jabodetabek bekerja sama dengan Kementerian Pertanian yang kami langsungkan mulai tanggal 29 April 2024 hingga tanggal 31 Mei 2024 mendatang," ungkap Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA Nyoto Suwignyo.
Selain itu Kepala NFA Arief Prasetyo Adi juga terus mendorong kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sebagai upaya pemerataan stok, seperti pengiriman bawang merah dari Brebes ke Kalimantan Timur sebanyak 15.000 kg dan dari Solok ke Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) Jakarta 18.000 kg.
Sementara itu untuk komoditas pangan seperti beras, jagung, telur ayam ras, daging ayam ras, dan gula telah diberlakukan relaksasi harga baik di tingkat produsen mau pun konsumen. Kebijakan relaksasi ini diberlakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha para produsen, petani dan peternak, serta memberikan kemudahan bagi para pedagang.
Dengan demikian maka akan bisa didapatkan harga yang wajar di seluruh tingkatan baik produsen, pedagang, hingga konsumen sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan.
Turut hadir sebagai narasumber dalam Rakor Inflasi Daerah Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono, serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait yakni Kementan, Kemendag, Perum Bulog, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Tinggi, dan Mabes TNI.
