JAKARTA — Perubahan iklim tidak hanya membawa dampak pada lingkungan, tetapi juga berimplikasi langsung pada situasi pangan nasional. Perubahan pola musim, intensitas curah hujan, hingga bencana hidrometeorologi dapat memengaruhi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan masyarakat.
Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis, menegaskan pentingnya data iklim sebagai instrumen pendukung dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Hal ini disampaikannya pada National Climate User Forum (NCUF) Prediksi Musim Hujan 2025/2026 yang digelar secara daring pada Selasa (23/9/2025).
Menurut Nita, NFA telah memiliki Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) berbasis web yang diatur melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022. Sistem ini berfungsi sebagai early warning system untuk mengantisipasi potensi kerentanan dan kerawanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
“Iklim memiliki potensi besar memengaruhi situasi pangan kita. Karena itu, analisis SKPG harus senantiasa diperkuat dengan data iklim agar gambaran yang kita miliki lebih akurat dan intervensinya lebih tepat,” ujar Nita.
Dalam SKPG, hasil analisis dibagi ke dalam tiga kategori utama yakni aman, waspada, dan rentan. Kategori ini kemudian dipadukan dengan status data iklim yang dibedakan dalam empat warna: hijau (aman), kuning (waspada), jingga (siaga), dan merah (awas). Dengan begitu, setiap daerah dapat memetakan risiko kerawanan pangan lebih komprehensif.
Berdasarkan rilis SKPG per Agustus 2025, tercatat 15 provinsi (39,47 persen) berada pada status aman, 20 provinsi (52,63 persen) dalam kategori waspada, dan 3 provinsi (7,90 persen) berstatus rentan. Sementara itu, data iklim pada periode yang sama menunjukkan terdapat 1 provinsi berstatus awas, 24 provinsi siaga, 11 provinsi waspada, dan 2 provinsi aman.
Nita menyebutkan, sejumlah daerah juga mulai mengambil langkah konkret berdasarkan hasil SKPG. Hingga saat ini, lima provinsi telah melaporkan pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara.
“Langkah daerah-daerah ini patut diapresiasi. Semakin cepat dan tepat intervensi dilakukan, semakin kecil risiko kerawanan pangan yang mungkin muncul. Karena itu, kami mendorong seluruh daerah untuk menjadikan SKPG sebagai rujukan utama dalam menyusun kebijakan dan program kewaspadaan pangan,” pungkas Nita.
Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, memaparkan bahwa sejak Mei 2025 wilayah Indonesia telah mengalami curah hujan di atas normal. Peta iklim nasional menunjukkan dominasi warna hijau yang menandakan kondisi lebih basah dari biasanya.
“Puncak musim hujan 2025/2026 diprediksi terjadi pada bulan November hingga Desember 2025 di wilayah Indonesia bagian barat, serta bulan Januari hingga Februari 2026 di bagian selatan dan timur,” jelas Ardhasena.
Ia menambahkan, musim hujan kali ini diperkirakan sama atau bahkan lebih awal dari biasanya, dengan durasi yang cenderung lebih panjang. Meski demikian, sifat musim hujan 2025/2026 secara umum diprediksi berada pada kategori normal, artinya tidak lebih basah maupun lebih kering dari rata-rata.
Untuk mendukung pengambilan kebijakan di berbagai sektor, BMKG akan menyediakan informasi iklim dalam bentuk buku lengkap dengan peta per provinsi. “Buku ini dapat diunduh melalui website resmi BMKG dan dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam menghadapi dinamika musim hujan tahun 2025/2026,” pungkas Ardhasena.
