Pencegahan kerawanan pangan dan gizi merupakan salah satu program prioritas Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) yang perlu berkolaborasi dengan lintas sektor antara pemerintah baik pusat maupun daerah dan para pemangku kepentingan lainnya, melalui penetapan berbagai kebijakan, program, dan rencana aksi pangan dan gizi.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Nita Yulianis pada rapat Asistensi Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin (29/05/2023).
“Dalam rangka pencegahan kerawanan pangan dan gizi, Badan Pangan Nasional secara rutin melakukan analisis dan rekomendasi Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan Dan Gizi (SKPG) setiap bulan dan triwulan. Hal ini pastinya juga sudah dilakukan oleh dinas yang menangani urusan pemerintah di bidang pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.” Ungkap Nita.
Lebih lanjut disampaikan sebagai upaya meningkatkan akses pangan masyarakat khususnya anak sekolah, dilakukan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi melalui pemberian pangan bergizi di sekolah di 10 provinsi dengan persentase Prevalence of Undernourishment (PoU) belum mencapai target nasional. “Anak-anak sekolah dasar yang ada saat ini perlu dipersiapkan untuk menjadi generasi berkualitas tinggi menuju Indonesia Emas 2045” jelas Nita.
Gerakan Selamatkan Pangan merupakan upaya mencegah rawan pangan dan gizi yang bertujuan untuk menyelamatkan pangan yang berpotensi terbuang (food waste) untuk kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sejak akhir tahun 2022, sudah 40,4 ton pangan terselamatkan. Kegiatan ini baru dilakukan di Jabodetabek sebagai Pilot Project, dan berharap ini dapat diduplikasi oleh seluruh daerah agar semakin luas cakupannya.
Turut hadir sebagai Narasumber Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri serta Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas. Rapat ini diikuti oleh Kementerian/Lembaga terkait serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi seluruh Indonesia.
