Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendukung upaya pewujudan pertanian berkelanjutan guna menjamin tersedianya pangan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa menyatakan ketersediaan pangan merupakan faktor penting bagi masyarakat yang nantinya akan tinggal di IKN.
"Sebagaimana yang ditegaskan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi demi menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat dan hal itu dapat terpenuhi dengan adanya cadangan pangan di daerah-daerah. Kolaborasi menjadi kunci penting dalam pemenuhan ketersediaan pangan bersama para stakeholder terkait,” ucapnya dalam acara Simposium bertajuk Memperkuat Ekosistem Pertanian Berkelanjutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Timur yang diselenggarakan Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Universitas Mulawarman di Samarinda (11/07/2013).
Ketut turut menjelaskan bahwa NFA telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tata kelola Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penguatan sistem logistik pangan. Lanjutnya, NFA juga berfokus pada upaya pengendalian dan pengentasan wilayah rentan rawan pangan dan gizi, pengembangan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), serta pengawasan penjaminan mutu dan keamanan pangan.
“Ketersediaan pangan dapat terwujud dari pertanian berkelanjutan dengan didukung konsepsi, kebijakan, desain, dan aksi yang terintegrasi. Perlu dibangun suatu ekosistem yang utuh dan dapat menjangkau multi sektor, multi aktor, dan terintegrasi dalam satu bentang untuk menyokong pelaksanaan pertanian di wilayah IKN dan Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Simsposium turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Safitri, Rektor Universitas Mulawarwan Abdunnur, serta jajaran perangkat pemerintah daerah, kelompok tani, BUMN, BUMD, dan para pelaku usaha lainnya.
