Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendukung perumusan Ancaman Nonmiliter sebagai bagian dari Kebijakan Hukum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Hal ini dikatakan oleh Inspektur Badan Pangan Nasional M Imron dalam Rapat Koordinasi Perumusan Ancaman Nonmiliter yang diselenggarakan oleh Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan), Kementerian Pertahanan RI Jakarta (13/06/23).

Rapat tersebut bertujuan mengoordinasikan kementerian/lembaga untuk membuat kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan.

Menurut Imron, sebagai bentuk dukungan, langkah awal yang dilakukan NFA adalah mengidentifikasi dan merumuskan ancaman nonmiliter di sektor pangan yang dinilai membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, berdasarkan aspek eskalasi ancaman, lingkup dampak ancaman, skala dampak ancaman, kemungkinan terjadinya ancaman, dan perkiraan jangka waktu terjadinya ancaman.

Hadir dalam rapat koordinasi ini 37 kementerian/lembaga yang dinilai dapat memberikan dukungan dalam perumusan Ancaman Nonmiliter sebagai bagian dari Kebijakan Hukum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

#pangan #pangankuatindonesiaberdaulat #ketahananpangan #kemandirianpangan #kedaulatanpangan #sinergipangan