Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) telah menjalankan lima langkah strategis sepanjang tahun 2024 untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan seluruh stakeholder baik pemerintah daerah maupun BUMN.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pejabat Kewaspadaan Pangan NFA Nita Yulianis saat menyampaikan paparan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/1/2025).
“Optimalisasi penyaluran beras SPHP, penyaluran bantuan pangan beras, gerakan pasar murah (GPM) dan fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke defisit, serta penyediaan kios pangan di berbagai wilayah. Ini semua upaya yang sudah dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional,” ujar Nita.
Terkait optimalisasi penyaluran beras SPHP, terutama di daerah dengan harga beras masih tinggi hingga per 19 Januari 2025 telah direalisasi sebesar 30,45 ribu ton (20,30%). Badan Pangan Nasional juga memastikan bahwa beras SPHP yang disalurkan sesuai dengan ketetapan pemerintah, dengan harga maksimal Rp12.500 hingga Rp 13.500 per kilogram sesuai zona.
Lebih lanjut Nita menyebutkan bahwa GPM telah dilaksanakan sebanyak 110 kali di seluruh Indonesia bekerjasama dengan pemerintah daerah. “ Hingga 17 Januari 2025 telah dilaksanakan sebanyak 110 kali kegiatan GPM di 4 provinsi dan 35 kab/kota di seluruh Indonesia menggunakan pembiayaan APBN, APBD maupun mandiri” tuturnya.
Badan Pangan Nasional juga terus berupaya melakukan pengendalian ketersediaan dan stabilisasi pangan untuk komoditas pangan strategis seperti beras dan cabai. “Untuk beras, kami terus melakukan koordinasi dengan BULOG dan stakeholders terkait guna memantau harga GKP dibawah HPP yaitu Rp. 6.500 untuk kemudian bisa diserap oleh BULOG” ujar Nita.
Kemudian untuk komoditas cabai, perkembangan harga mulai mengalami tren penurunan dengan bertambahnya pasokan karena mulai panen di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Bersama dengan dinas yang menangani urusan pangan dan stakeholder terkait juga terus dilakukan koordinasi untuk penyediaan cabai di GPM. Sebagai contoh GPM di Jakarta yang menjual cabai Rp 80.000/kg sementara harga di pasar Rp 100.000/kg.
“Melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah surplus atau harga rendah ke daerah defisit atau harga tinggi diharapkan harga komoditas pangan seperti cabai dapat terkendali sehingga meringankan beban masyarakat” ujar Nita.
Terkait dengan inflasi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa inflasi nasional masih berada di angka 1,57% (y-o-y). “Bapak Presiden mengapresiasi dan memberikan perintah agar rapat koordinasi ini bisa terus dilanjutkan agar kita tidak melupakan dan konsisten dalam mengendalikan inflasi,” tegasnya.
