Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus berkomitmen terhadap percepatan perbaikan gizi masyarakat. Khususnya dengan menjadikan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai instrumen dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal. 

Dalam konteks itu, maka NFA melalui Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) PPH bagi petugas dinas yang menangani masalah pangan di kabupaten/kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada 27 hingga 29 Mei 2024 di Bogor, Jawa Barat.

"Kerja kolaboratif antar lembaga baik pusat dan daerah adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam agenda pembangunan khususnya Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang unggul. Maka semua pihak diharapkan bisa terlibat memberikan perannya dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat di wilayahnya masing-masing," himbau Andriko Noto Susanto, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA pada saat secara resmi membuka Bimtek PPH tersebut.

Andriko menjelaskan, sebagaimana diketahui bahwa kualitas konsumsi pangan menjadi salah satu indikator global dan nasional untuk menilai pemenuhan konsumsi pangan berdasarkan standar kecukupan gizi. Salah satu parameter nasional yang digunakan untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat yaitu Skor Pola Pangan Harapan/PPH.

"Jadi, skor PPH ini merupakan indikator kunci dalam penyelenggaraan urusan pangan yang salah satunya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diproyeksikan sebagai SDM unggul. Sehingga ini perlu diukur dan dianalisis secara periodik, baik ditingkat pusat dan di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai PPH," ungkap Andriko.

Rinna Syawal, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA menjelaskan skor PPH nasional sebagai indikator kinerja bidang ketahanan pangan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengalami peningkatan dari 92,9 tahun 2022 menjadi 94,1 pada tahun 2023. Angka tersebut telah mencapai target RPJMN tahun 2023 yakni sebesar 94,0.

"Sepanjang tahun 2022-2023 kami terus memonitor capaian skor PPH diseluruh daerah Indonesia, hingga akhirnya kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian skor PPH daerah di tahun 2023 yang memiliki capaian skor PPH di atas skor PPH nasional yakni sebesar 94,0 pada tahun 2023," jelas Rinna.

Bimtek Wilayah Kalimantan,Bali, dan Nusa Tenggara ini diikuti oleh 87 peserta perwakilan dari dinas kabupaten/kota yang menangani masalah pangan di 8 (delapan) Provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, serta Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, Bimtek PPH ini akan digelar sesuai kelompok wilayah yang sudah ditentukan di seluruh Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Indriantari, hadir sebagai narasumber yang merupakan pakar PPH dari IPB Unversity Ir. Yayat Heryatno dan Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS) Amiek Chamami, serta perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eva Novianty.

#badanpangannasional #nationalfoodagency #bapanas #nfa #pangankuatindonesiaberdaulat #penganekaragamanpangan #b2sa #makanb2sa #panganlokal #sinergipangan #ketahananpangan #skorpph #kenyanggakharusnasi #polapanganharapan  #pphnasional #pphkalimantan #pphbali #pphntt #pphntb