Dalam rangka penguatan pengawasan keamanan dan mutu pangan, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengawal pertemuan yang digelar KemenkumHAM dalam rangka Harmonisasi Lanjutan RPP Perubahan Atas PP 86/2019 Tentang Keamanan Pangan pada Rabu (27/9/23) di Depok secara hybrid.

Rapat Harmonisasi Lanjutan ini membahas lebih dalam tentang masukan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya agar sistem pengawasan keamanan pangan dapat dijalankan dengan baik oleh masing-masing K/L.

“Rapat Harmonisasi Lanjutan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa RPP Perubahan Atas PP 86/2019 dapat mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholder terkait,” ujar Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan NFA, Yusra Egayanti.

Rapat tersebut mencapai kesepakatan atas masuka-masukan dari K/L lainnya. Namun, KemenkumHAM masih memberikan kesempatan pada setiap K/L anggota PAK untuk memberikan masukannya terhadap RPP Perubahan Atas PP 86/2019. Rapat juga menghasilkan kesepakatan bahwa apabila tidak terdapat masukan lainnya, penyusunan RPP Perubahan ini akan dilanjutkan dengan finalisasi drafting regulasi yang diharapkan dapat disampaikan pada bulan Oktober kepada Sekretariat Negara untuk permohonan pengesahan.

Yusra berharap bahwa dengan penyusunan RPP Perubahan Atas PP 86/2019 ini, sistem pengawasan keamanan pangan di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

“Kami berharap bahwa RPP Perubahan Atas PP 86/2019 ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan, sehingga dapat mewujudkan keamanan pangan yang terjamin bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Yusra.

Rapat tersebut dipimpin oleh Koordinator Harmonisasi Bidang SDA, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan Kementerian Hukum dan HAM serta turut dihadiri oleh Sekretariat Kabinet, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan POM, Kementerian Kesehatan dan internal Badan Pangan Nasional.