Untuk mempermudah proses integrasi sistem bantuan pangan, Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) melakukan identifikasi kebutuhan dokumen dalam pengembangan Sistem Informasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan Kelik Budiana dalam rapat koordinasi yang digelar di Bandung, Rabu (5/6/2024). Koordinasi dilakukan bersama dengan Perum BULOG, ID Food, serta Transporter Bantuan Pangan (PT Pos Indonesia, PT Yasa Artha Trimanunggal, dan PT Jasa Prima Logistik).
“Badan Pangan Nasional perlu mengkoordinasikan tentang Sistem Informasi Intervensi Ketahanan Pangan khusunya terkait dengan Sistem Informasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah,” ungkap Kelik.
Menurutnya berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah, Pusdatin Pangan perlu mengkoordinasikan tentang Sistem Informasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan.
“Koordinasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dokumen dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Identifikasi dokumen tersebut sangat mendukung dalam percepatan audit dokumen. Selain itu, untuk memudahkan dalam proses integrasi antar sistem bantuan pangan yang sudah berjalan,” ungkap Kelik.
Terkait itu, Pusdatin Pangan diberikan amanat oleh Kepala Badan Pangan Nasional untuk mengkoordinasikan pengembangan Sistem Informasi tersebut secara bersinergi dan terintegrasi, tambahnya.
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Budi Waryanto menambahkan bahwa kegiatan bantuan pangan merupakan kegiatan prioritas nasional sebagai amanah Presiden RI, dan kegiatan ini juga sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional TA. 2025.
“Untuk itu diperlukan suatu sistem monitoring yang akurat, dapat diakses oleh pimpinan maupun masyarakat,” tambah Budi.
Ia menegaskan bahwa hal ini merupakan langkah penting dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan pangan pemerintah dengan adanya digitalisasi pada semua dokumen. Setelah sistem ini terintegrasi, diharapkan dapat mempercepat informasi penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan, ungkapnya.
