CIANJUR — Sebagai upaya memastikan ketersediaan pangan guna menghadapi el nino, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama kementerian/lembaga yang terkait gencar menerapkan berbagai strategi. Salah satunya adalah pemenuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mengutamakan penyerapan produksi padi dalam negeri.
Deputi Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan NFA, Andriko Noto Susanto menyatakan sejalan dengan arahan dari Kepala NFA Arief Prasetyo Adi bahwa pemerintah selalu memastikan penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri. Produksi dalam negeri harus menjadi fokus dan prioritas serta instrumen utama dalam pengisian CBP. Hal tersebut diutarakannya saat berdiskusi dengan Komisi IV DPR RI dalam kegiatan kunjungan kerja ke Kampung Budidaya Pandan Wangi, Cianjur, Jawa Barat pada Senin (17/7/2023).
"Bulog terus berupaya meningkatkan serapan beras CBP yang bersumber dari pengadaan dalam negeri. Sampai hari ini telah mencapai 711.579 ton yang berasal dari pengadaan dalam negeri dan 215.430 ton memang masih berasal dari impor" ujarnya. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan langsung ke masyarakat dalam bentuk beras 10 Kg.
Sebagai informasi, penyaluran bantuan pangan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah selama tiga bulan yang dilakukan oleh pemerintah melalui melalui penugasan kepada Perum Bulog telah rampung sepenuhnya. Penyaluran tersebut menyasar kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 provinsi dengan jumlah total mencapai 640 ribu ton beras. Untuk pasokan beras bantuan pangan seluruhnya dipenuhi dari CBP yang bersumber dari produksi dalam negeri.
Di samping itu, ada pula bantuan pangan dalam bentuk 1 ekor ayam dan 10 butir telur kepada Keluarga Berisiko Stunting (KRS). Khusus di Jawa Barat total terdapat sekitar 410.691 KSR dan dari total tersebut Cianjur memiliki jumlah 39.574 KRS.
NFA berkomitmen pastikan kondisi stok dan harga pangan di lapangan agar senantiasa aman di tengah semakin dekatnya el nino. Strategi yang akan diimplementasikan adalah dengan melakukan pemantauan secara harian di seluruh kota/kabupaten. Hal ini tentunya sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang menekankan agar ketersediaan pangan betul-betul dipastikan guna meminimalisir dampak el nino.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi IV DPR RI mempersoalkan seperti apa langkah konkret pemerintah terkait bagaimana proteksi terhadap beras pandan wangi asal Cianjur. "Pemerintah harus mampu memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang memalsukan merek yang mengatasnamakan beras Cianjur, karena masyarakat luas sangat berminat pada jenis beras Cianjur ini" ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. Perhatian yang sama juga diutarakan oleh anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia yang menyatakan bahwa beras pandan wangi perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang konkret, terutama dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian dan NFA.
Lebih lanjut Andriko menjelaskan NFA telah menerbitkan Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Beleid ini bertujuan untuk mengatasi penipuan yang terjadi akibat adanya perbedaan antara label beras dan isi beras. Tentunya diharapkan dengan adanya regulasi ini dapat mendukung pemasaran beras pandan wangi asal Cianjur.
Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI kali ini juga meninjau Waduk Cirata Cianjur untuk melihat langsung pengembangan budidaya ikan keramba jaring apung. Lebih lanjut, Andriko menuturkan guna menindaklanjuti hasil kunjungan kerja bersama pihak legislatif kali ini, khususnya dalam menjamin keamanan pangan ikan segar, NFA akan melakukan koordinasi lebih lanjut sesuai dengan kewenangan regulasi. "Kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat memastikan keamanan pangan segar yang berasal dari Waduk Cirata. Ini penting untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap produk di daerah ini" pungkasnya.
Hal tersebut senada dengan arahan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi agar terus meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar. Dalam berbagai kesempatan Arief berulang kali menekankan pentingnya jaminan keamanan pangan dengan jargon “If It is Not Safe, It is Not Food” atau "Jika Tidak Aman, maka Bukan Pangan".
Adapun turut membersamai dalam kunjungan kerja tersebut Wakil Ketua beserta anggota Komisi IV DPR RI, Bupati Cianjur, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian, Direksi Perum Bulog, Direksi PT RNI, Direksi PT Pupuk Indonesia, dan segenap elemen masyarakat yang berasal dari kalangan petambak dan petani.
.
——————————
*Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*
153/R-NFA/VII/2023
17 Juli 2023
*Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:*
komunikasi@badanpangan.go.id
Telp : 087783220455
