Sebagai langkah kerjasama dan kolaborasi untuk mengoptimalkan program kegiatan dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi masyarakat baik kuantitas maupun kualitas di tingkat regional, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama pemerintah daerah melakukan

penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Tahun 2023-2026.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA, Rachmad Firdaus ditemui dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kendari (15/9) menyampaikan pentingnya penyelenggaraan tata kelola pangan dalam situasi ketahanan pangan regional maupun nasional. Menurutnya tata kelola yang efisien harus memastikan distribusi pangan yang merata untuk mengurangi kerugian dari pemborosan makanan (food loss and waste). Hal ini juga akan membantu mencegah kelaparan dan kerawanan gizi.

“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya sosialisasi terkait regulasi, seperti mengenai Perbadan Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Ini akan memungkinkan setiap daerah untuk memahami dan mengkaji regulasi yang berlaku serta menyusun aksi kesiapsiagaan krisis pangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.” ungkap Rachmad.

Lebih lanjut ia menjelaskan, diadakannya sosialisasi tidak hanya dalam rangka mendidik para pemangku kepentingan mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi krisis pangan, tetapi juga memastikan bahwa regulasi pangan dan gizi yang ada dipahami dan dijalankan dengan benar.

“Kita semua berharap dari rencana aksi ini dapat segera terealisasi dengan meningkatkan pelayanan gizi, memaksimalkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, serta penguatan koordinasi pangan yang baik.” imbuhnya.

Hadir dalam forum teraebut seluruh anggota FK RADPG Sultra, perwakilan dari OPD Pangan, Pertanian, Perikanan, Kesehatan, Dinas Kelautan provinsi kabupaten/kota se-Provinsi Sultra, BULOG, Bank Indonesia, BPS, BKKB, Bappeda, akademisi serta lembaga/asosiasi terkait pangan dan gizi.