Guna meningkatkan status ketahanan pangan daerah tahun 2024, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui Kedeputian Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mengadakan koordinasi dan supervisi untuk membangun komitmen daerah dan mencari solusi bersama dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah (1/15).
“Dari pengkajian yang sudah dilakukan, kita temukan terjadinya penurunan status ketahanan pangan Kabupaten Lamandau. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain penurunan produksi pangan, tingginya angka stunting, terbatasnya akses air bersih, juga belum meratanya distribusi tenaga kesehatan.” tegas Nyoto Suwignyo selaku Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA.
Sekda Kabupaten Lamandau, Muhammad Irwansyah menjelaskan, sudah dilakukan beberapa upaya dalam mengatasi masalah ketersediaan pangan, diantaranya penyusunan Perda CPPD, integrasi sawit dengan ternak sapi, rencana program pemanfaatan 10.000 Ha Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diintegrasikan dengan tanaman pangan. Dalam pemerataan tenaga kesehatan sudah dilakukan penyediaan tenaga kesehatan sejumlah 2 orang/desa.
Terkait permasalahan stunting sendiri, Irwansyah menambahkan bahwa sudah dilakukan pembenahan data dari pemerintah daerah dan pemberian bantuan stunting melalui program bapak asuh untuk 205 balita dari hasil Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan pihak swasta bersama pejabat daerah. Dengan upaya-upaya yang dilakukan Pemda Kabupaten Lamandau berkomitmen dan optimis dapat meningkatkan status ketahanan pangan wilayahnya.
“NFA juga akan berkoordinasi dengan Bulog Kantor Cabang Kotawaringin Barat untuk memastikan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Lamandau terdistribusi secara merata. Kami harap kerjasama antar daerah dapat diperkuat sehingga ketersediaan pangan tiap wilayah bisa terjamin.” ungkap Nyoto .
Dalam kesempatan tersebut Nyoto menyampaikan pula agar pemerintah daerah untuk segera menyiapkan dan menyusun dokumen RPJPD dan RPJMD dengan mengacu pada dokumen RPJPN dan RPJMN serta menekankan isu pangan dalam dokumen tersebut.
