Bali – Badan Pangan Nasional (NFA) menyelenggarakan Workshop Prevalence of Undernourishment (PoU) Tahun 2024 yang berlangsung pada Kamis 05/09 di Tanjung Benoa, Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas dalam mengatasi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia serta untuk mengoptimalkan perencanaan kebijakan dan program penanganan kerawanan pangan.
Dalam sambutannya, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo mengatakan, Pemahaman yang mendalam mengenai PoU sangat penting bagi OPD daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran. Melalui workshop ini, diharapkan setiap daerah dapat lebih efektif dalam menangani isu pangan dan mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas yang mengurusi bidang pangan di seluruh Indonesia. Komitmen kita dalam meningkatkan kewaspadaan pangan dan gizi turut mendorong penurunan PoU, simultan dengan program-program lain yang digencarkan secara kolabortif bersama stakeholder. Penurunan angka PoU merupakan hasil kerja keras dari berbagai sektor dan upaya sinergis dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional ,’’ Ujar Nyoto.
Dalam kesempatan tersebut, Nyoto juga menegaskan sebagai dasar perencanaan dan indikator kinerja daerah dalam pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), Workshop ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kerawanan pangan.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam keterangan terpisah mengatakan, Statistik terbaru menunjukkan bahwa meskipun kita telah membuat kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, masih ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Ketidakcukupan konsumsi pangan tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga memengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.
“Untuk mengatasi isu ini, Badan Pangan berkomitmen untuk terus memperkuat program-program yang mendukung ketahanan pangan, mengoptimalkan distribusi pangan, dan meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok-kelompok yang paling rentan. Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif,’’ Ujar Arief
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa ketidakcukupan konsumsi pangan, atau yang sering disebut sebagai Prevalence of Undernourisment (PoU), merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak masyarakat di negara kita. PoU mencerminkan persentase populasi yang tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap pangan yang cukup bergizi untuk memenuhi kebutuhan dasar energi dan gizi mereka,’’ tandasnya
Tidak hanya itu, melalui berbagai program dan kegiatan yang kita dorong secara kolaboratif bersama seluruh pihak juga menjadi bagian dari upaya mendukung percepatan penurunan stunting sesuai amanat Presiden Joko Widodo berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 dengan target prevalensi stunting sebesar 14 persen pada akhir tahun 2024. Adapun angka prevalensi stunting turun dari 37,2% pada tahun 2022 menjadi 21,5% di tahun 2023.
PoU merupakan indikator penting yang mengukur jumlah penduduk yang tidak memperoleh asupan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian mereka. Dan dijadikan sebagai *Ultimate Indikator*. Angka PoU untuk tahun 2023 tercatat sebesar 8,53%, masih di atas target RPJMN sebesar 5,2%. Namun, angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 10,21%. Penurunan angka PoU ini merupakan refleksi dari perbaikan ekonomi pasca-pandemi dan penurunan angka kemiskinan dari 9,54% pada tahun 2022 menjadi 9,36% pada tahun 2023.
Workshop ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kerawanan pangan, serta untuk memastikan bahwa seluruh pihak terkait dapat berkoordinasi dengan baik dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
