Tingginya kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo tidak membuat pemerintah berpuas diri dalam pelaksanaan tugas-tugas negara. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus melakukan upaya pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, pengendalian inflasi, hingga menjaga keberlangsungan usaha para pelaku usaha pangan.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa dalam talk show Inilah Forum mengatakan terjaganya stabilitas pasokan dan harga pangan pada Nataru 2022 dan Idulfitri 2023 merupakan hasil kerja bersama antara kementerian/lembaga, legislatif, BUMN, Pemerintah Daerah, asosiasi, para pelaku usaha, media, hingga masyarakat. Sementara terkait dengan impor, hal itu merupakan pilihan terakhir mengingat produksi domestik saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Inti dari impor karena kita masih kekurangan stok, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, tentunya dengan memperhatikan hajat hidup petani dan pelaku usaha pangan lainnya," ungkap Ketut.
Lebih lanjut Ketut menjelaskan, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi kerap menegaskan pentingnya mengedepankan Neraca Komoditas Pangan sebagai acuan yang transparan bagi para pemangku kepentingan guna mengatasi adanya kerancuan data. Neraca Komoditas Pangan juga perlu dibangun di setiap daerah guna mengantisipasi terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan wilayah.
"Kami sudah siapkan Neraca Komoditas Pangan yang transparan sebagai prognosa perencanaan pemenuhan kebutuhan pangan sehingga apabila harus diadakan dari luar, dapat dipersiapkan dari beberapa waktu sebelumnya," tambahnya.
Selain itu, dalam berbagai kesempatan, Arief menegaskan bahwa penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menjadi keharusan di tengah dinamika dan tantangan hari ini, terutama menghadapi dampak Elnino yang mengancam produksi. Penguatan CPP ini sesuai tindaklanjut arahan Presiden yang dituangkan dalam Perpres 125 tahun 2022 tentang Pengelolaan CPP.
Arief menegaskan bahwa produksi dalam negeri merupakan prioritas utama dalam pengadaan CPP. "Kita semua mengutamakan Produksi dalam negeri. Impor merupakan alternatif terakhir yang dilakukan Negara tentunya setelah melalui Rakortas ditingkat Menko bahkan Ratas dengan Presiden. Terukur, sehingga tetap menjaga harga di tingkat Petani." tegas Arief.
Dalam kesempatan tersebut Anggota Komisi VI DPR-RI Andre Rosiade menyatakan apresiasinya terhadap kinerja Badan Pangan Nasional. Menurutnya keputusan impor yang dilakukan sudah tepat mengingat adanya gejolak pasokan dan harga pangan yang dapat menyebabkan tingginya inflasi.
"Kita perlu mengapresiasi langkah yang telah dilakukan pemerintah, impor kemarin itu merupakan pilihan yang tepat, namun perlu diawasi pelaksanaannya," ujarnya.
Sebagaimana diketahui impor pangan yang dilakukan, dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada beberapa komoditas pangan strategis dilakukan untuk menjaga iklim usaha serta kewajaran profit pelaku usaha pangan di setiap tingkatan.
Turut hadir sebagai narasumber dalam talk show yang dipandu Wakil Pimpinan Redaksi Inilah.com Rahma Sarita yaitu Waketum MUI Anwar Abbas, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, serta Ketua DPP Perpadi DKI Jakarta Nellys Soekidi.
