JAKARTA – Sebagai wilayah kepulauan dengan karakteristik net-konsumen, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memerlukan pengelolaan pasokan pangan yang terukur dan berkelanjutan. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta distribusi antardaerah yang terjaga, ketersediaan pangan strategis, khususnya beras, di Kepri dipastikan berada dalam kondisi aman hingga awal 2026.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, menyampaikan bahwa pemerintah daerah secara rutin melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda dan instansi terkait guna memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.
“Beberapa kebutuhan pokok seperti beras medium, beras premium, hingga beras SPHP Bulog dipastikan masih aman dan mampu bertahan sampai empat bulan ke depan,” ujar Ansar akhir pekan lalu.
Ansar menegaskan, kebijakan pangan di Kepulauan Riau tetap sejalan dengan arahan Presiden RI terkait penguatan swasembada pangan nasional.
“Yang namanya beras impor itu tetap tak boleh. Beras adalah komitmen nasional. Kita harus swasembada pangan. Beras premium tersedia di dalam negeri, tinggal kita dorong distributor untuk membawa dari daerah lain,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus menjalankan strategi pengamanan pasokan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, Perum Bulog, serta pelaku usaha pangan.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa kondisi stok beras di Kepulauan Riau hingga saat ini masih terkendali.
“Yang selanjutnya, kaitan dengan Kepri, terutama kaitan dengan pasokan beras, minggu lalu, kami melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait di wilayah Kepri. Memang dilaporkan kondisi stok hari ini sampai Januari masih aman,” ungkap Maino dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (22/12/2025).
Direktur Maino menambahkan, keberlanjutan pasokan pangan di Kepulauan Riau merupakan hasil kolaborasi multipihak.
“Namun demikian, Kepri dengan daerah net-konsumen, tentunya kami sudah menggandeng teman-teman pelaku pangan, dari Perpadi ataupun yang lainnya, termasuk Bulog tentunya untuk bisa memasok beras premium khususnya, karena di Kepri sebagian besar premium,” jelasnya.
Distribusi oleh pelaku usaha hingga saat ini juga terus berjalan. “Dan sampai hari ini, teman-teman swasta juga masih melaksanakan pendistribusian menyeluruh ke Batam, Kepri,” tambah Maino.
Untuk memperkuat kesinambungan pasokan, Bapanas menyiapkan langkah lanjutan pada awal tahun 2026. Dalam waktu dekat, akan dilaksanakan pertemuan bisnis (business matching) antara PERPADI dan pelaku usaha di Kepulauan Riau guna mencocokkan sampel beras, yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama pasokan.
“Dan tentunya kami kemarin sudah sepakat dengan teman-teman PERPADI, para pelaku swasta pangan, nanti di awal Januari, di tanggal 4, kami akan kesana dan untuk penjajakan dengan teman-teman off-taker di Kepri, agar bisa memasok berbagai jenis beras ke wilayah Kepulauan Riau,” ujar Maino.
Terakhir, diinformasikan Bapanas juga akan melakukan sosialisasi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar kepada seluruh pelaku usaha beras.
-------------
Siaran Pers
Badan Pangan Nasional (Bapanas)
515/R-BAPANAS/XII/2025
23 Desember 2025
