TOKYO - Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah proaktif dalam menghadapi tantangan pengelolaan susut dan sisa pangan dengan mengambil inspirasi dari praktik baik di Jepang dalam pengelolaan sampah termasuk susut dan sisa pangan. Hal ini menjadi isu utama yang diangkat dalam Waste Management Study Program in Japan yang diselenggarakan pada tanggal 9-13 Maret 2025 di Tokyo, Jepang.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya Indonesia dalam penanganan susut dan sisa pangan, sejalan dengan komitmen Badan Pangan Nasional dalam meningkatkan efisiensi penanganan limbah pangan.
“Delegasi Indonesia mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai kebijakan, regulasi dan aksi sebagai wujud komitmen Pemerintah Jepang dalam menangani isu lingkungan dan masalah sampah, serta upaya pengurangan SSP,” ungkap Direktur Kewaspadaan Pangan NFA Nita Yulianis sebagai salah satu Delegasi RI yang hadir dalam kesempatan tersebut.
Menurutnya program ini bersifat high level official untuk pendalaman dan pertukaran pengembangan kebijakan pengelolaan sampah termasuk susut dan sisa pangan melalui pendekatan ekonomi sirkular, Waste to Energy (WtE) serta carbon credits.
“Pemerintah Jepang memiliki komitmen untuk pengaturan sampah dan kebersihan lingungan selama kurun waktu 1900-2025 dan memiliki Act on Promotion of Food Loss and Waste Reduction. Undang Undang ini mengatur tentang national movement untuk pengurangan Susut dan Sisa Pangan (SSP) dan peran serta para pihak mencakup pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan komunitas,” jelasnya.
Nita mengungkapkan bahwa Jepang memiliki dua prinsip utama untuk penurunan SSP yakni perubahan perilaku dan tumbuhnya kesadaran atas pentingnya SSP dan mencegah terbuangnya edible food.
“Dua Prinsip yang dimiliki Jepang ini selaras dengan twintrack approach yang dimiliki Indonesia dalam menggencarkan Gerakan Selamatkan Pangan yakni penetapan kebijakan dan sosialisasi promosi untuk perubahan perilaku dan aksi serta fasilitasi penyelamatan pangan,” tegasnya.
Nita menyebut jika pemerintah daerah memiliki peranan vital dan mendasar dalam penanganan masalah sampah dan lingkungan sebagaimana terefleksi dari pengaturan Undang-Undang oleh Pemerintah Jepang maupun Indonesia.
“Untuk itu capacity building dan sinergi kolaborasi strategis saling melengkapi dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk tantangan penanganan susut dan sisa pangan di Indonesia,” tambah Nita.
Rangkaian kegiatan salah satunya mengunjungi Kuradashi yakni toko dan platform yang mengelola penjualan makanan berlebih di Jepang dengan motto Social Good Market. “Konsumen diajak terlibat dalam upaya penyelamatan pangan yang kinerja aktivitasnya dapat dipantau di laman aplikasi masing-masing member. Di Indonesia terdapat aplikasi serupa yakni SURPLUS,” ucap Nita.
Dalam kesempatan terpisah Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan jika praktik baik Jepang dengan sistem pengelolaan sampah yang efisien ini dapat diterapkan di Indonesia sebagai solusi yang efektif dan berkelanjutan, demi tercapainya masyarakat yang lebih sadar akan pengelolaan limbah dan pangan yang berkelanjutan.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menjalin kemitraan lebih lanjut antara Indonesia dan Jepang dalam upaya mencapai target pengurangan limbah nasional,” tegasnya.
Mewakili Pemerintah RI dalam kegiatan tersebut, Delegasi RI yang hadir terdiri dari Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti, Asdep Ekonomi Sirkular Kemenko Pangan Rofi Alhanif, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Priyanto Rohmatullah.
—————————————
*Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*
071/R-NFA/III/2025
13 Maret 2025
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
komunikasi@badanpangan.go.id
Telp : 087783220455
