JAKARTA - Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog akan terus dilanjutkan sepanjang tahun 2024 untuk mengantisipasi gejolak instabilitas pangan.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan NFA Maino Dwi Hartono dalam Rakor Pelaksanaan SPHP Beras Tingkat Konsumen Tahun 2024 di RA Suites Hotel Simatupang, Rabu (24/1/2024) mengatakan rencana penyaluran Beras SPHP sepanjang tahun 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.
"Menilik efektivitas pelaksanaannya di tahun 2023, sesuai arahan Presiden Joko Widodo program SPHP Beras akan terus dilanjutkan di tahun 2024 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras serta upaya pengendalian inflasi," jelasnya.
Sebagaimana diketahui pada tahun 2023 program SPHP Beras cukup efektif dalam meredam laju kenaikan harga beras. Ditambah dengan adanya penyaluran bantuan pangan beras, pemerintah dinilai cukup berhasil dalam menekan laju inflasi di angka 2,61% (yoy).
SPHP Beras tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga zona 1 Rp 10.900,-/kg, zona 2 Rp 11.500,-/kg, dan zona 3 Rp 11.800,-/kg. Masyarakat bisa mendapatkan Beras SPHP baik di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, Pemerintah Daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog.
Dalam arahannya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengingatkan kepada para pelaksana untuk benar-benar menjaga pelaksanaan SPHP Beras sebaik mungkin agar terhindar dari segala resiko penyimpangan dari para spekulan mau pun peruntukan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, sementara penyaluran bantuan pangan beras diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.
"Kami ingatkan kembali kepada kita semua untuk benar-benar menjaga dan mengawasi pelaksanaan SPHP Beras agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, jangan sampai karena terjadinya penyelewengan, tujuan dari program ini jadi tidak tercapai," tegas Ketut.
Di kesempatan yang sama, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhammad Suyamto menyatakan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat monitoring distribusi Beras SPHP. Salah satunya melalui pengembangan sistem pelaporan berbasis aplikasi yang akan dilaunching segera, sehingga peredaran Beras SPHP dapat dipantau secara real time dan akurat.
Melalui aplikasi ini diharapkan pemerintah dapat menekan seminimal mungkin resiko penyelewengan yang dapat terjadi seperti pada komoditas minyak goreng.
"Tahun ini kami sedang mengembangkan aplikasi untuk memantau peredaran Beras SPHP seperti SIMIRAH sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan lebih baik lagi dibandingkan tahun sebelumnya," ungkap Suyamto.
NFA juga menyadari pentingnya pelibatan asosiasi dan Satgas Pangan Polri dalam pelaksanaan SPHP Beras di tingkat konsumen, sehingga Kepala NFA Arief Prasetyo Adi selalu mendorong sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan di lapangan.
Turut hadir dalam Rakor hybrid tersebut perwakilan dari Kemensetneg, Setkab, KSP, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kementerian BUMN, Kementan, Kemendag, BPKP, Ombudsman, Satgas Pangan Polri, Food Station, PIBC, Perpadi, Aprindo, IKAPPI, dan APPSI.
.
——————————
*Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*
.../R-NFA/I/2024
... Januari 2024
*Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:*
komunikasi@badanpangan.go.id
Telp : 087783220455
