BADAN PANGAN NASIONAL
Pemerintah Optimis Raih Swasembada Pangan dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan sektor pangan Indonesia ke depan masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, pemerintah tetap optimis bahwa visi swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat terwujud dengan dukungan dan langkah nyata dari seluruh pihak.

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Budi Waryanto, dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di Jakarta, Rabu (18/6/2025), menyampaikan bahwa pihaknya telah memetakan berbagai tantangan pangan serta peluang yang bisa dioptimalkan.

"Dalam Asta Cita, Badan Pangan Nasional mendukung swasembada pangan bagi kemandirian pangan. Kemudian ada ekosistem ekonomi sirkular. Ada indikator yang kami ampu yakni koefisien variasi yang artinya harga pangan di Papua sesuai atau mendekati HET/HAP. Ini memang tantangan yang harus kita kerjakan," ujar Budi.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa tantangan utama saat ini adalah perubahan iklim. “Misalnya sekarang ini musim kemarau tapi masih ada hujan. Tentu menjadi variabel pengaruh untuk masa tanam petani kita. Apalagi kondisi geografis di Indonesia yang berbeda-beda di daerah, jadi tanamnya pun berbeda pula,” imbuhnya.

NFA juga terus fokus pada pengendalian inflasi pangan yang dikenal fluktuatif. Volatilitas inflasi jenis ini tentu berbeda dengan inflasi administrated price seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditentukan langsung oleh pemerintah. Pengendalian inflasi pangan menjadi fokus NFA yang dikerjakan secara kolaboratif.

Selain itu, Budi juga menyoroti tantangan dalam pemanfaatan teknologi pascapanen. “Misalnya terhadap komoditas pangan yang cepat rusak, kerap kali dibuang saja kalau sudah lewat masanya. Ternyata dengan teknologi yang mampu membekukan minus 40 sampai 50, lalu dihampakan, itu bisa tahan sampai 6 bulan dan kandungan gizinya hanya turun 5 persen,” jelasnya.

Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah persoalan food loss and waste/sisa dan susut pangan. “Ini sedang kami kejar adalah bagaimana regulasi, apakah itu dalam bentuk Perpres atau UU, bisa menjadi dasar upaya pengurangan sisa dan susut pangan,” ujarnya.

Kendati begitu, NFA terus mendorong gerakan penyelamatan pangan dan kerja sama dengan komunitas yang peduli terhadap redistribusi pangan berlebih. Menurut laporan OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033, melalui upaya mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan hingga separuhnya dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 4 persen dan menyelamatkan 153 juta orang dari kekurangan gizi.

Dalam forum yang sama, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto menegaskan pentingnya swasembada pangan bagi Indonesia. “Swasembada wajib. Kita tidak bisa apple to apple membandingkan dengan negara kota seperti Singapura. India itu mengapa begitu percaya diri. (Mereka) bisa memberikan makan gratis 814 juta jiwa, setiap bulan 5 kg. Apalagi di kita ini juga negara kepulauan. (Jadi) itu wajib,” tegasnya.

Sudarsono juga menambahkan bahwa swasembada pangan akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Justru kita mempertahankan dan memacu pertumbuhan ekonomi melalui swasembada. Dengan produksi yang melimpah, kita harus segera beli. Sekarang ini statistik kita kalau 3 juta ton beras saja, (itu) uang beredar sudah Rp 36 triliun. Inilah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada multiplier effect di sana,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menekankan bahwa swasembada pangan adalah keharusan. “Swasembada menjadi keharusan bagi kita semua. Kemandirian pangan harus kita kerjakan bersama-sama. Fokusnya adalah produksi dalam negeri, sehingga Bapak Presiden menginginkan keberlanjutan dari keberhasilan produksi pangan dalam negeri semester pertama ini,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan pentingnya menjaga kekuatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). “Badan Pangan Nasional salah satunya berupaya memperkuat stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Mau itu ada El Nino atau La Nina, CPP kita harus kuat, sehingga kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, kita sudah siap mengatasinya,” tandas Arief.

BADAN PANGAN NASIONAL  
Sejak 25/01/2023
Kantor
Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550
(021) 7807377
komunikasi@badanpangan.go.id
Media Sosial
Tautan Terkait
Kementerian Pertanian
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Perdagangan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Badan Pusat Statistik
Badan Informasi Geospasial
Perum BULOG
ID FOOD
Copyright © 2025 Badan Pangan Nasional. All Rights Reserved.