Meningkat jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan akan pangan juga semakin bertambah, selain itu perubahan iklim yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, dibutuhkan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional yang tepat untuk menghadapi situasi global dan nasional tersebut.
Hal itu disebutkan oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Rachmad Firdaus pada Rapat koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan Provinsi Maluku di Maluku, Rabu (27/12/2023).
“Badan Pangan Nasional telah menerbitkan beberapa regulasi dan aksi sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan, Perbadan 19/2023 kami susun sebagai panduan bagi daerah untuk dapat menyusun aksi kesiapsiagaan krisis pangan” ungkap Rachmad.
NFA mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmen dan intervensi bersama untuk menangani daerah rentan rawan pangan melalui pemanfaatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA).
“Kami berharap agar pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan mengoptimalkan 20% dana desa untuk penguatan ketahanan pangan sehingga lebih tepat sasaran” tutur Rachmad.
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Achmad Jais Ely menyampaikan bahwa hasil analisis dan status FSVA dan IKP Provinsi Maluku tahun 2023, terjadi penurunan daerah (kecamatan) rentan rawan pangan dari dari 69 kecamatan (2022) menjadi 21 kecamatan (2023).
Pada hari yang sama juga diadakan Gelar Pasar Murah (GPM) yang dibuka secara langsung oleh. Gubernur Maluku, Murad Ismail. Sejumlah komoditas pangan yang di sediakan pada GPM tersebut seperti beras SPHP, gula dan minyak goreng juga melibatkan Bulog.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pemantauan harga sejumlah komoditas pangan strategis di Pasar Mardika Kota Ambon, yang didampingi oleh tim dari Dishanpan Provinsi Maluku. Ketersediaan pangan di Kota Ambon cukup, sebagian masih didatangkan dari Makassar, Surabaya dan wilayah sekitar seperti Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah, seperti beras dan cabai.
